Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRES Rokan Hulu (Rohul) bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan peningkatan pengamanan proses distribusi logistik surat suara. KPUD Rohul diketahui saat ini tengah melakukan pengepakan surat suara ke dalam kotak suara di gudang logistik KPU Rohul.
Proses pendistribusian logistik tersebut turut diawasi oleh Bawaslu Rohul bersinergi dengan pihak Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang diwakili oleh Idpa Ivan Banyu Aji Maulana. Proses pengepakan surat suara ke kotak suara dilakukan berdasarkan alamat TPS dan jumlah DPT dengna melibatkan 27 orang pekerja.
Wakapolres Rokan Hulu Kompol Rahmat hidayat menjelaskan bahwa proses pelipatan hingga pemasukkan surat suara ke kotak suara pelaksanaannya selalu diawasi oleh Bawaslu dan dikawal ketat oleh Petugas Pengamanan dari Polres Rokan Hulu.
Baca juga : Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2024 Turun 3%, Perlu Afirmasi Serius
“Memang proses ini diawasi secara ketat agar tidak terjadi pencoblosan oleh petugas pelipat maupun antisipasi kerusakan surat suara,” ujarnya.
Baca juga : Kaesang Ajarkan Warga Cara Coblos PSI
Polisi juga melakukan penggeledahan kepada semua pekerja sebelum memulai pekerjaan. Jumlah kotak yang di set sebanyak 8.820 kotak suara, dan jumlah surat suara yang lakukan pengepakan sebanyak 202.305 lembar.
Pekerjaan pengepakan dan pengesetan dilaksanakan sejak tanggal 22 Januari 2024 dan Ditargetkan pekerjaan selesai tgl 11 Februari 2024.
Hingga saat ini untuk surat suara yang rusak telah dilaporkan oleh KPU ke Penyedia melalui aplikasi, sedangkan untuk objek nya disimpan dan akan dimusnahkan bersama dengan kelebihan kotak suara. (Z-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved