Komisi Informasi Jawa Barat Nilai Pemkab Bekasi Sudah Lebih Terbuka

PENJABAT Bupati Bekasi Dani Ramdan menyebut bahwa keterbukaan informasi publik adalah kewajiban pemerintah dalam memberikan akses yang mudah bagi masyarakat. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat.

Hal itu diungkakan Dani seusai mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Barat sebagai Kabupaten Menuju Informatif, pekan lalu. Menurutnya keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. 

Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Untuk itu pihaknya bertekad meningkatkan kembali level yang telah dicapai saat ini. 

Baca juga: Pemerintah Kota dan DPRD Setujui APBD Kota Bandung 2024

“Alhamdulillah juga tadi kita mendapatkan penghargaan naik satu level dari tahun lalu, yang sebelumnya masuk dalam kategori kurang informatif, sekarang menuju kabupaten informatif. Tahun depan kita targetkan Kabupaten Bekasi menjadi informatif, artinya kita akan mencapai pemerintah kabupaten yang sudah memenuhi kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik sesuai dengan undang-undang,” kata Dani yange menerima langsung penghargaan itu dari Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat Husni Farhani Mubarak.

Penghargaan itu, lanjut dia menjadi sejarah dan bukti bahwa Pemkab Bekasi telah menjalankan dengan maksimal penilaian monitoring kepatuhan dan ketaatan terhadap keterbukaan informasi publik.

“Langkah kongrit yang akan ditempuh melalui pengahargaan ini adalah dengan terus memberikan instruksi setiap saat, instansi atau perangkat daerah membuka informasinya baik diminta ataupun tidak diminta, lalu dari indikator SP4N-LAPORnya kalau mereka sangat responsif lalu tindak lanjutnya jelas terukur sehingga masyarakat pun puas dan itu akan meningkat,” katanya.

Pada kesempatan sama,  Husni Farhani Mubarak  menyampaikan bahwa penilaian tersebut adalah agenda rutin yang mereka lakukan untuk pemerintah kabupaten/kota dan badan publik di seluruh Provinsi Jawa Barat. (RO/N-2)