Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah mengungkapkan ribuan alat peraga kampanye (APK) diduga melanggar peraturan dan ketentuan.
Ribuan alat peraga kampanye, baik itu yang menampilkan caleg DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi dan DPR RI maupun calon presiden dan wakil presiden bertebaran di berbagai wilayah dan jalur utama di Kabupaten Batang dan Pekalongan.
Padahal masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November mendatang. Namun caleg maupun partai pengusung sudah memilih start lebih awal untuk mencari dukungan suara.
"Ada 2.007 APK diduga melanggar aturan, kita sedang lakukan investigasi dan penelitian dan jika memang melanggar maka akan kita tertibkan," kata Koordinator Divisi enanganan, Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Batang Lutfi Dwi Yoga, Rabu (8/11).
Baca juga:
> Kampanye Negatif Bentuk Ketidakpercayaan Diri
> Bawaslu Ingatkan Caleg tidak Curi Start Kampanye
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol PP Batang Ulul Azmi juga mengakui adanya ribuan APK yang diduga melanggar aturan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk menindaklanjuti hal tersebut.
"Segera akan kita tertibkan pada APK yang kedapatan melanggar ketentuan," tambahnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan Miftachudin secara terpisah juga mengungkapkan hal sama. APK yang diduga melanggar mulai dari bentuk gambar hingga lokasi pemasangan.
"Kampanye baru akan dilakukan 28 November hingga 10 Februari mendatang, tapi banyak APK caleg, parpol hingga capres yang telah mendahului start," ujar Miftachudin. (Z-6)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Kepala Satuan Lalulintas Polres Batang Ajun Komisaris Ahmad Zainurrozaq mengatakan kecelakaan tersebut diduga akibat adanya gangguan pengereman.
Di Kabupaten Batang, kopi tidak sekedar kenikmatan sajian minuman khas tetapi kini telah berkembang menjadi sebuah wahana wisata yang menarik perhatian pelancong.
Angin puting beliung menerjang Desa Candiareng dan Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang Minggu (23/3) malam mengakibatkan puluhan rumah warga rusak.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi telah menetapkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk periode 2025.
Kepala BNPB Abdul Muhari memastikan bahwa perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir di Batang, Jawa Tengah, menjadi prioritas.
Dalam upaya mewujudkan visi besar kota mandiri dan modern, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) meluncurkan zona komersial dan residensial terbaru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved