Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI konkret terus dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan terhadap para nelayan Pesisir Barat, Lampung. Para nelayan di kawasan ini merasakan bantuan dari PAN untuk mendapatkan hidup yang lebih layak.
Hal itu diungkapkan tokoh nelayan Pesisir Barat, Erwan Efendi. Dikatakan, salah satu yang dilakukan PAN adalah menyediakan fasilitas kesehatan untuk para nelayan di Pesisir Barat. "PAN memiliki fokus konkret untuk mendorong peningkatan kesehatan untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan khususnya di Pesisir Barat," kata Erwan.
Ia menilai, PAN berkomitmen terhadap masalah kesehatan para nelayan karena hal itu berdampak peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ditambahkan, PAN telah melakukan sosialisasi tentang produk-produk dan alat kesehatan yang baik dan terjamin mutunya. "Apa yang dilakukan PAN tersebut membuat para nelayan bisa beraktivitas dengan baik untuk menghidupi para keluarganya di rumah,” ungkap Erwan.
"Tujuan PAN tersebut agar masyarakat dari seluruh lapisan dapat menyadari akan hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya memberikan jaminan kesehatan masyarakat menjadi salah satu bentuk keberpihakkan PAN pada rakyat," imbuhnya. (RO/R-2)
Waketum PAN Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Eddy juga menyoroti kebijakan kemandirian pangan yang mulai menunjukkan hasil positif.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved