Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Puadi mengendus dugaan penggiringan opini yang dilakukan Bupati Banyumas Achmad Husein di acara Soedirman Student Summit di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Husein diketahui bertanya kepada beberapa mahasiswa baru Unsoed ihwal pemimpin yang bakal dipilih.
Meski bukan merupakan kampanye, jika dilihat dari konteks teknis hukum, Puadi menyebut tindakan politikus PDIP itu menimbulkan kesan sedang berupaya melakukan penggiringan opini untuk memilih salah satu bakal calon presiden dalam Pemilu 2024.
"Ada kesan yang timbul seorang kepala daerah sedang berupaya melakukan penggiringan opini untuk memilih salah satu bakal calon presiden dalam Pemilu 2024," terang Puadi melalui keterangan tertulis, Kamis (10/8).
Baca juga: Gerindra Harap PSI Berikan Dukungan kepada Prabowo
"Meskipun jawaban mahasiswa tidak sebangun dengan ekspektasi sang kepala daerah yang notabene juga sebagai ketua salah satu partai," sambungnya, yang juga menjabat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI.
Menurut Puadi, sebelum menentukan ada tidaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan Husein, pihaknya masih perlu menelusuri lebih lanjut.
Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Banyumas bakal menjadikan video yang telah beredar di media sosial sebagai informasi awal guna penelusuran lebih lanjut.
Baca juga: MPR Sepakat Amandemen UUD 1945 Dilakukan Usai Pemilu 2024
"Dari hasil penelusuran ini akan ditentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran," jelas Puadi.
Bawaslu sendiri mengingatkan semua kepala daerah untuk bersama-sama memberikan edukasi politik yang baik dan sejuk kepada publik, terutama kepada pemilih muda. Puadi mengatakan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu merupakan hal penting pada Pemilu 2024 mendatang.
Berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang telah direkapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih muda dengan batas usia 40 tahun pada Pemilu 2024 mencapai 106.358.447 jiwa atau sebesar 52% dari total DPT. Dari angka tersebut, sebanyak 63.953.031 jiwa di antaranya berusia antara 17-30 tahun.
Sebelumnya, Selasa (8/8), Husein menanyakan pilihan pemimpin Indonesia kepada beberapa mahasiswa baru Unsoed. Ia meminta para mahasiswa tersebut untuk menjawab dengan jujur dan tidak ragu-ragu. Dua mahasiswa yang ditanyainya menjawab Anies Baswedan.
"Walaupun beda pilihan dengan saya, kalian akan menjadi ajudan milenial saya. Terima kasih," ujar Husein setelah mendengar jawaban para mahasiswa baru Unsoed.
Saat dikonfirmasi, Husein mengaku kaget mendengar jawaban para mahasiswa. Padahal, dirinya berharap mereka menjawab Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung PDIP. Namun, ia menegaskan tidak melakukan kampanye setelah video itu viral. (Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved