Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua DPRD Maybrat Agustinus Tenau membantah adanya pemberitaan terkait adanya anak-anak pengungsi Maybrat Papua Barat Daya yang tidak terurus dan terancam stunting. Pemberitaan yang beredar luas itu menurut dia tidak benar dan tidak sesuai fakta di lapangan.
"Kami tidak tahu itu data dan sumbernya dari mana kalau pengungsi di Maybrat terancam busung lapar, apalagi diberi bumbu makan cuma sekali sehari. Sama sekali tidak benar sesuai fakta lapangan," ungkap Agustinus kepada wartawan, Jumat (4/8).
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam koordinasi dengan DPRD Maybrat terus melakukan pemantauan kondisi pengungsi yang tersebar di beberapa wilayah seperti Aitinyo, Aifat, Aifat Timur, Teluk Bintuni, Sorong, dan Sorong Selatan. Rata-rata, lanjut Agus, peredaran pengungsi yang jumlahnya mencapai 6.000-an tersebut mengikuti keluarga atau kerabat masing-masing.
"Jadi sangat tidak masuk akal kalau mereka mengungsi ke keluarganya lalu mereka lapar. Kami orang Maybrat penuh cinta kasih. Masak keluarganya makan lalu mereka tidak makan? Itu sangat tidak masuk akal," lanjutnya.
Kata dia, kalau pun ada pengungsi yang tidak tertangani itu sebenarnya karena tidak terdata karena mereka berada di hutan-hutan yang aksesnya sulit termasuk kombinasi juga susah.
"Tapi jangan membangun framing bahwa pengungsi tidak terurus bahkan terancam stunting. Pemerintah saja kami tahu sering sekali memberikan bantuan berupa sembako dan biaya pendidikan untuk yang sekolah termasuk biaya kesehatan," ucap Agus.
Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp57 M untuk Perbaiki Jalan Susur Pantai Danau Toba
Saat ini, menurut dia, situasi Maybrat sudah relatif terkendali terutama dari sisi Kamtibmas. "Ini juga karena peran PJ Bupati mampu merangkul seluruh stakeholder yang ada di Maybrat agar bersatu memajukan Maybrat. Sekarang hasilnya mulai kelihatan," katanya.
Dia ambil contoh wilayah Maybrat yang tadinya dianggap merah dari sisi kerawanan kini sudah menjadi wilayah hijau karena Kamtibmas yang relatif terkendali dengan baik. Demikian juga persoalan stunting, saat ini Maybrat sudah bisa mengendalikan dengan capaian yang semakin baik.
"Dulu angka kita di 20 persen dan sekarang sudah mulai berkurang jadi 14 persen, perlahan-lahan mulai mendekati angka nasional 7 persen. Jadi kalau ada berita begini tentu saja kami kaget faktanya Maybrat mulai semakin membaik apalagi kalau konteksnya soal stunting. Saya selalu bilang, bukan Maybrat lagi tetapi Mayringan karena hal yang tadinya berat-berat kini mulai terurai satu-satu dan bisa terasa ringan," tukasnya.
Bagi Agus, kritik boleh saja tetapi harus berdasarkan data dan fakta lapangan yang valid. "Kami bukan antikritik tetapi kritiklah dengan data dan fakta yang aktual bukan hanya sekadar comotan komentar orang per orang lalu menggeneralisir atas situasi terhadap seluruh Maybrat," pungkas Agus. (RO/I-2)
PEMKAB Maybrat meluncurkan layanan dokter spesialis penyakit dalam, kandungan dan anak di setiap puskesmas di sana.
Bupati Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Bernard Sagrim akan menerapkan kebijakan bahwa pengusulan kenaikan pangkat melalui jalur zonasi agar pengurusan menjadi lebih mudah
Pembagian akan dimulai dari Distrik Aifat dengan jumlah KPM 246 hingga seluruh Maybrat.
Upaya peningkatan SDM pendidikan di Kabupaten Maybrat dengan merekomendasikan 24 dari 426 kepala sekolah untuk mengikuti diklat untuk memenuhi syarat menjabat kepala sekolah.
Warga miskin di sejumlah distrik di Kabupaten Maybrat, Papua Barat mendapatkan bantuan rumah, genset dan tabungan. Bantuan itu sudah bergulir sejak 2017.
Kabupaten Maybrat Papua Barat menjadi kabupaten paling banyak menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp2 miliar lebih.
Polres Sorong Selatan membagikan masker dan bendera merah putih kepada warga miskin di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat dalam rangka HUT RI ke-75.
Dukungan diberikan Muhamad Mardiono saat menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) III DPW PPP Papua Barat, di Manokwari, Papua Barat.
Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Mansinam II 2024-2025 digelar dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak yang digelar November mendatang.
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator yang dihitung dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi.
SALAH satu lembaga pemantau pemilihan, DEEP, tidak mendapat izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat untuk memantau kegiatan Pilkada 2024.
SEBANYAK 3.100 warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, telah dievakuasi menuju Jayapura menggunakan pesawat Hercules yang merupakan bagian dari misi kemanusiaan TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved