Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMILIHAN kepala desa (pilkades) serentak gelombang I Kabupaten Klaten
2023, Rabu (5/7), mendapat pengamanan 796 personel gabungan Polri, TNI,
instansi terkait, dan Brimob BKO Polda Jawa Tengah.
Pilkades serentak gelombang I Kabupaten Klaten 2023, dilaksanakan di 67
desa yang tersebar di 22 kecamatan. Pesta demokrasi di tingkat desa ini
diikuti calon kepala desa total 181 orang.
Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Klaten Ajun Komisaris Besar Warsono pada apel pergeseran pasukan pengamanan pilkades serentak gelombang I Kebupaten Klaten 2023 di lapangan KSDC Polres Klaten, Selasa (4/7).
Apel pergeseran pasukan pengamanan pilkades serentak tersebut, dipimpin
oleh Bupati Sri Mulyani bersama Kapolres AKB Warsono dan Komandan Kodim
0723 Klaten Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo.
Kapolres mengatakan, pasukan pengamanan pilkades Kabupaten Klaten
berkomitmen menjamin pilkades yang merupakan proses demokrasi di tingkat desa itu dapat berlangsung dengan aman dan damai.
"Saya minta kepada seluruh personel pengamanan agar mempersiapkan diri
dengan sebaik-baiknya. Sehingga, segala potensi gangguan dapat segera
ditangani secara cepat dan tepat," ujarnya.
Preventif dan persuasif
Terkait pengamanan pilkades serentak gelombang I Kabupaten Klaten,
Dandim 0723 Klaten Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo meminta pasukan
pengamanan mengawal pilkades agar berjalan lancar dan aman.
Pasukan pengamanan pilkades serentak Kabupaten Klaten agar terus
mengawal pelaksanaan pilkades di 67 desa di 22 kecamatan, sehingga
berlangsung kondusif. Keamanan dan ketertiban terjaga.
"Ke depankan tindakan preventif dan persuasif dalam menghadapi berbagai
dinamika yang berkembang di lapangan. Hal ini penting untuk antisipasi
kemungkinan terjadinya gangguan keamanan," tandasnya.
Sementara itu, Bupati Sri Mulyani mengatakan bahwa pilkades serentak ini akan meningkatkan intensitas kegiatan politik yang dapat memunculkan potensi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Potensi kerawanan yang menjadi perhatian kita bersama, adalah politik
identitas, isu pemecah belah, hoaks, dan ujaran kebencian. Nah, apel
pasukan ini langkah untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan
tersebut," tandasnya. (N-2)
Pilkades baru akan dilaksanakan pada 2025. Itupun dilakukan bagi desa yang kepala desanya merupakan pergantian antarwaktu (PAW).
Kades di Desa Kabupaten Flores Timur terpaksa berurusan dengan Bawaslu dan Gakkumdu karena kedapatan tidak netral
Bawaslu Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah diminta untuk berlaku tegas terhadap oknum kepala desa maupun ASN yang tidak netral
Sekretariat Nasional Kades Indonesia Bersatu (KIB) mengapresiasi langkah DPR yang akan membahas Revisi Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa.
Seluruh personel atau tim gabungan dalam pelaksanaan pengamanan pelaksanaan pilkades serentak sudah siap diterjunkan
Masyarakat Desa Narukan saat menghadapi pilkades mengaku menemukan pihak tertentu yang ingin menyuap mereka agar mencoblos lawan Gus Umar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved