Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar apel siaga
pengamanan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang pertama
tahun 2023 di Alun-alun Klaten, Rabu (31/5).
Apel siaga pengamanan pilkades serentak gelombang I/2023 dipimpin oleh
Bupati Sri Mulyani, dengan didampingi Kapolres AKB Warsono dan Dandim
0723 Klaten Letkol Czi Bambang Setyo Triwibowo.
Pilkades serentak gelombang pertama di Kabupaten Klaten akan digelar di
67 desa yang tersebar di 22 kecamatan. Pemungutan suara pilkades
serentak ini akan dilakukan pada Rabu, 5 Juli mendatang.
Dalam apel siaga pengamanan pilkades serentak gelombang I/2023, Bupati
Sri Mulyani, Kapolres, dan Dandim 0723 Klaten menyematkan pita kepada
perwakilan pasukan pengamanan pilkades.
Tujuan diadakan apel siaga pengamanan pilkades serentak gelombang I,
adalah sebagai persiapan untuk menjaga keamanan dan kondusivitas
pilkades yang akan dilaksanakan pada gelar pada 5 Juli 2023.
Bupati Klaten berharap pasukan keamanan selalu siaga menjaga
kondusivitas pelaksanaan pemungutan suara pilkades sampai selesai. Untuk itu, semua elemen pendukung keamanan agar berkoordinasi.
"Saya ingatkan bahwa pendapat boleh beda, pilihan boleh tidak sama. Kita semua tetap saudara," kata Sri Mulyani.
Dari awal
Sementara itu, Kapolres AKB Warsono mengimbau agar antisipasi pengamanan pilkades serentak ini dilakukan dari awal. Selain itu, harus ada pemetakan permasalahan di desa yang menggelar pilkades.
"Harus kita respon, kita harus bergerak cepat dan permasalahan harus
diselesaikan sejak dini. Jangan sampai permasalahan yang timbul menjadi
besar. Laporkan segera jika perlu tindak lanjut," ujarnya.
Senada dikemukakan Dandim 0723 Klaten Letkol Czi Bambang Setyo
Triwibowo, seraya menambahkan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh
dalam pengamanan pilkades serentak gelombang I.
"Kami yakin dengan sinergitas selama ini antara TNI, Polri, dan
pemerintah daerah sudah terjalin baik. Tapi, kita tidak boleh terlena,
kondusivitas dan kedamaian harus selalu dijaga," tandasnya. (N-2)
Pilkades baru akan dilaksanakan pada 2025. Itupun dilakukan bagi desa yang kepala desanya merupakan pergantian antarwaktu (PAW).
Kades di Desa Kabupaten Flores Timur terpaksa berurusan dengan Bawaslu dan Gakkumdu karena kedapatan tidak netral
Bawaslu Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah diminta untuk berlaku tegas terhadap oknum kepala desa maupun ASN yang tidak netral
Sekretariat Nasional Kades Indonesia Bersatu (KIB) mengapresiasi langkah DPR yang akan membahas Revisi Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa.
Seluruh personel atau tim gabungan dalam pelaksanaan pengamanan pelaksanaan pilkades serentak sudah siap diterjunkan
Masyarakat Desa Narukan saat menghadapi pilkades mengaku menemukan pihak tertentu yang ingin menyuap mereka agar mencoblos lawan Gus Umar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved