Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTAMINA Patra Niaga hadir untuk menyalurkan energi ke seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, di Jawa Tengah, perusahaan itu turut mendukung pendapatan asli daerah (PAD) dengan menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada 2022 sebesar Rp2,6 triliun.
Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility Regional Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho mengungkapkan, secara rutin pihaknya menyetorkan PBBKB baik ke pemerintah daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Kami mendukung optimalisasi pendapatan daerah khususnya dari setor pajak daerah yang berasal dari penjualan bahan bakar kendaraan bermotor. Pertamina Patra Niaga menyetorkan PPBKB dengan rata-rata per bulan lebih dari Rp191 miliar di Jawa Tengah dan lebih dari Rp25 miliar di DIY," ungkapnya.
PBBKB sendiri merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan
bermotor. Untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, tarif PBBKB
ditetapkan sebesar 5%. Hal ini membuat semakin besar harga bahan
bakar yang dibeli oleh masyarakat, maka semakin banyak setoran PBBKB yang dapat diberikan.
Agar dapat meningkatkan pendapatan PBBKB termasuk di wilayah Jawa bagian tengah, Brasto menghimbau agar masyarakat dapat beralih menggunakan produk BBM berkualitas Pertamina. Setoran PBBKB yang meningkat dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang senantiasa
menggunakan produk unggulan Pertamina seperti BBM berkualitas. Secara tidak langsung, penggunaan BBM berkualitas dapat membantu peningkatan pendapatan daerah setempat," tutup Brasto. (N-2)
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
Capaian ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir dari tahun ke tahun.
Pemprov Bengkulu meneken MoU pemanfaatan potensi pertanahan untuk pengembangan daerah. Identifikasi awal lahan eks-hak diperkirakan 20 ribu hektare.
Setelah stagnan selama lima tahun, target tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 4 miliar, turun dari target 2025 yang mencapai Rp4.637.073.350.
Adapun target PAD dari Bapenda pada 2024 berada di angka Rp2,6 triliun, sedangkan 2025 targetnya naik menjadi Rp3,3 triliun.
Tahun ini target retribusi ditetapkan sebesar Rp8.675.512.000. Per 24 Desember 2025, realisasinya sudah mencapai sebesar Rp8.685.774.000.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved