Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang mudik saat Idulfitri 1444 Hijriyah. Mereka diarahkan berlebaran di lokasi terdampak bencana gempa bersama para penyintas yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.
Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, pertimbangan menginstruksikan para ASN tidak mudik saat Lebaran didasari empati bagi para penyintas gempa yang sudah hampir 5 bulan ini masih tinggal di pengungsian. Kehadiran ASN di tengah-tengah para penyintas diharapkan bisa memberikan semangat dan motivasi.
"Selama jadi kepala daerah, saya tidak pernah melarang mudik ke ASN. Malah saya selalu menganjurkan mereka harus menemui orangtua atau ziarah saat Lebaran. Tapi kali ini saya minta, tidak boleh mudik. Kita sedang prihatin karena dampak bencana alam," tegasnya.
Idulfitri 1444 Hijriyah, sebut dia, harus menjadi momentum lebih
meningkatkan silaturahmi dan rasa kepedulian terhadap sesama. Karena itu, para ASN bisa membawa keluarga mereka berlebaran di lokasi bencana. "Sekaligus bawa makanan dari rumah."
Pimpinan perangkat daerah atau kepala dinas yang menjadi liaison officer (LO) di desa terdampak gempa. Sementara bagi sekda beserta
asisten daerah dan staf ahli disiagakan di pendopo.
"Bagi masyarakat yang baru pulang salat Ied di Masjid Agung, silakan
mampir. Kami open house saat Lebaran sambil menikmati hidangan," pungkas Herman. (N-2)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved