Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang mencatat volume sampah saat Ramadan mengalami peningkatan dibandingkan hari biasanya. Kepala DLH Kota Padang Mairizon memperkirakan volume sampah di bulan puasa ini meningkat sekitar 5 -10%.
“Di bulan Ramadan ini memang terjadi peningkatan volume sampah. Ini dikarenakan meningkatnya konsumsi masyarakat,” kata Mairizon, Selasa (4/4).
Jika di hari biasa rata-rata produksi sampah di Kota Padang sekitar 550 ton hingga 600 ton per hari, saat ini bisa mencapai 700 ton.
Baca juga: Sambut Libur Lebaran, Padang Siapkan 7 Acara dalam Festival Muaro
“Di bulan puasa ini, sampah-sampah di Kota Padang banyak didominasi sampah kelapa dan makanan,” jelas Mairizon.
Menurut Mairizon, meningkatnya volume sampah juga diiringi dengan bertambahnya rit (pengangkutan). Bila biasanya 1 rit, di bulan puasa ini bertambah menjadi 7 rit.
Baca juga: Kota Padang Wajibkan Siswa Hafal 1 Juz Al-Qur'an
Untuk menjaga lingkungan tetap bersih, Mairizon mengimbau kepada para pedagang agar tidak membuang sampahnya di sembarangan tempat. “Nanti petugas kebersihan kita akan menjemput sampah-sampah tersebut dan membawanya ke TPA," pungkasnya. (Z-6)
Kondisi saluran irigasi Gunung Nago arah kiri, tepatnya di depan SMA 9 Padang, mengalami pendangkalan serius akibat tumpukan sedimen.
“Saat ini progres sudah mencapai 98%. Tinggal 2% lagi, berupa penutupan U-ditch dan finishing,”
Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam.
KEBUTUHAN akan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kota Padang terus meningkat seiring berulangnya banjir yang melanda wilayah tersebut.
Akses utama ke kawasan terdampak banjir bandang bulan lalu di Batu Busuk itu kini terputus karena banjir susulan.
PEMERINTAH Kota Padang akhirnya mencairkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban terdampak banjir yang terjadi akhir November lalu.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved