Pemprov Jabar Terus Pantau Thrifting

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terus melakukan pemantauan aktifitas perdagangan pakaian bekas impor atau thrifting di berbagai wilayah kota dan kabupaten yang ada di Jabar.

"Kami sudah menindaklanjuti pelarangan impor pakaian bekas dengan menggelar rapat koordinasi bersama Disperindag di tingkat kabupaten/kota, sekaligus melakukan pendataan apakah ada pasar thrifting seperti Pasar Gedebage, Bandung di daerah lain," kata Kepla Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar Noneng Komara Ningsih di Bandung, Selasa (28/3)

Menurut Noneng dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas larangan perdagangan pakaian bekas impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

"Thrifting ini larangannya jelas soal impor, bukan larangan perdagangan di dalam negeri dan kami sendiri bersama pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan aparat penegak hukum sudah lama, menginvestigasi praktek thrifting di Pasar Gedebage," ungkapmya.

Bahkan lanjut Noneng, Kemendag juga sudah mengetahui bahwa pedagang di Pasar Gedebage lebih banyak yang menjual produk orang lain dan bukan lah importir.

Namun, meski tidak melakukan praktek impor, pihaknya memastikan terus melakukan pembinaan pada para pedagang. Khususnya mengenai keamanan produk bekas impor juga sosialisasi agar konsumen lebih cerdas.

"Kami juga juga sudah berkoordinasi dengan Bea dan Cukai guna menelusuri dugaan adanya penyelundupan produk baju bekas impor ke wilayah Jabar. Impor ini kewenangan pusat dan dari Bea Cukai juga mengatakan tidak ada pelabuhan di Jabar yang bisa menjadi jalur tikus thrifting," sambungnya. (Z-6)