Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERKUMPULAN Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Jawa Tengah (Jateng) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di MG Setos Hotel, Kota Semarang, kemarin.
Rakerda tersebut membahas komitmen PAPDESI Jateng dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di desa. Seperti masalah stunting, pengelolaan penyandang disabilitas, hingga kemiskinan esktrem.
“PAPDESI bisa menyusun program, karena kami punya PR besar penurunan stunting, kemiskinan ekstrem. Kawan-kawan ini kan yang berada di garda terdepan, jadi mereka yang kami pastikan paling mengerti di desa," kata Ketua Dewan Pembina PAPDESI, Ganjar Pranowo dalam siaran persnya, Kamis (16/3/2023).
Ganjar berharap aparatur desa dapat memaksimalkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (musrenbangwil) untuk menguatkan koordinasi. Baik dengan Pemerintah Provinsi Jateng maupun pemerintah kabupaten demi percepatan perencanaan pembangunan.
"Beberapa pengalaman dari desa-desa yang berhasil, penanganan kesehatan, penurunan AKI AKB, stunting, pengelolaan penyandang disabilitas yang bagus, desa wisata itu kalau dibagi semua tinggal meniru," ujar Ganjar.
Merespons arahan Ganjar, Ketua DPD PAPDESI Jateng, Joko Prakoso pun mengajak jajarannya aktif menunjukkan komitmen problem solver di desanya masing-masing. Khususnya terkait masalah kemiskinan ekstrem.
“Arahannya Pak Ganjar tadi disampaikan turut membantu ekonomi yang ada di desanya masing-masing,” kata dia.
Melalui Rakerda itu, Joko meminta mereka menjalankan tugas organisasi sebaik mungkin demi kemajuan seluruh desa yang ada di Jateng.
“Tujuan kami membuat rakerda malam ini biar teman-teman tambah semangat, tambah menjalankan tugas organisasi sebaik mungkin,” kata dia seusai rakerda.
Menurut Joko, rakerda itu merupakan pembangkit semangat bekerja PAPDESI Jateng usai dilanda Covid-19. PAPDESI Jateng sendiri akan menggelar rapat kerja lanjutan di kepengurusan cabang.
“Kami bentuk acara ini memang acara rakerda se-Jateng 29 kabupaten yang nantinya akan dilanjutkan lagi ke kabupaten masing-masing,” kata dia.
Joko optimistis PAPDESI Jateng dapat selalu kompak dan aktif bekerja untuk kemajuan desa. Joko melihat semangat aparatur desa sangat besar, khususnya kepala desa yang tergabung dalam PAPDESI.
“Bagi saya selaku ketua DPD Jawa Tengah sudah kompak. Tujuan kami membuat lembaga ini, mengompakkan kepala desa se-Jawa Tengah maupun Indonesia,” kata dia. (N-3)
DPRD DKI Jakarta membatalkan semua rapat kecuali rapat panlih hingga batas waktu yang belum ditentukan untuk mencegah penularan Covid-19
Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Chaidir memastikan seluruh pejabat SKPD dan jajaran ASN yang sempat kontak erat dengan Suzy telah menjalani swab test dan seluruhnya dalam keadaan sehat.
“Pembahasan di luar kota jelas indikasi pelanggaran PP No 12/2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (21/10).
WAKL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik berdalih kalau kapasitas gedung DPRD DKI tidak memadai sehingga mereka terpaksa rapat di salah satu hotel di kawasan puncak, Kabupate Bogor.
Menurut Ariza, anggota DPRD DKI tetap menerapkan protokol kesehatan. Apalagi ada lima komisi yang mengadakan rapat, sehingga membutuhkan ruang lebih luas.
Sampai saat ini koordinasi kerja dengan Anies masih berjalan baik.
Sejumlah program kerja yang sudah berjalan sebelumnya disesuaikan kebermanfaatannya sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus bergulir,
Para kandidat harus menyusun rencana ekonomi yang tidak hanya menjaga tren tersebut tetapi juga melibatkan sektor swasta, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, dan mendorong inovasi.
Dengan sikap Anies yang mengajukan banding terhadap tuntutan warga, PSI menilai Gubernur DKI sebagai sosok yang mementingkan citra daripada kerja.
IKA Undip) Provinsi DKI Jakarta mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) guna pemantapan program-program kerja dalam lebih memaksimalkan peran organisasi.
Mengingat, status Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur. Sehingga, banyak gedung di Jakarta yang bakal ditinggalkan instansi pemerintah pusat.
KOMISI I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (Raker) dengan camat se-Kota Bogor membahas laporan rencana kerja (Renja) di tahun 2023 terkait pembangunan di wilayah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved