BPDKS, Komisi IV, dan Aspekpir Gelar Bimtek Kelapa Sawit di Kalbar

Kolaborasi antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Djohan, dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) kenalkan kebaikan Sawit di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Sawit Baik dikenalkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema Membangun UMKM Berdaya Saing dengan Memanfaatkan Kebaikan Kelapa Sawit dan Optimalisasi Teknologi Digital yang digelar Minggu (12/3)

Pada kegiatan yang digelar di Hotel Grand Landak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat hadir sebagai pembicara kunci atau keynote speaker  adalah Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Djohan. Juga hadir secara virtual Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah.

Narasumber lainnya adalah Ketua Harian  ASPEKPIR yang juga Ketua Pembina Kebun Edukasi Petani Sawit Milenial Kalbar  Juwita Jayandi dan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak Yulianus Edo.

Pada kesempatan tersebut, Daniel mengatakan Komisi IV DPR RI memiliki konsern agar program peremajaan sawit rakyat (PSR) dapat berjalan lancar. "Kami sudah sampaikan kepada  BPDPKS agar perubahan-perubahan tidak sering terjadi, khususya terhadap persyaratan pengajuan PSR," katanya.

Hal itu, katanya, dilakukan agar pengajuan program PSR yang sudah berjalan, dapat memberikan kepastian kepada petani. "Itu penting untuk memberikan kepastian kepada petani," katanya.

Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah  dalam paparannya menjelaskan jika BPDPKS memiliki peran untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang berasal dari pungutan ekspor produk kelapa sawit Indonesia.

BPDPKS, katanya, akan terus mendorong pengembangan produk-produk kelapa sawit berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak Yulianus Edo menjelaskan program PSR ini sebenarnya untuk menggantikan tanaman berusia tua dan dapat diajukan oleh pekebun melalui kelembagaan seperti kelompok tani (Poktan) atau koperasi. "Total luas lahannya minimal 50 hektare dengan jumlah anggota minimal 25 orang," katanya.

Ketua Harian Aspekpir Juwita Yandi  menjelaskan dampak positif pola pengembangan PIR kelapa sawit antara lain mampu membuka isolasi wilayah, membangun ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, membangun daerah pelosok, terbelakang dan tertinggal dan berdampak luas bagi sosial dan ekonomi lainnya.

Aspekpir, katanya, adalah mitra strategis pemerintah di lapangan ini akan secepatnya menghadirkan lembaga ini di  Kabupaten Landak sehingga bisa menyuarakan kebutuhan petani sawit di Landak. "landak ini adalah daerah perintis kelapa sawit di Kalimantan Barat, daerah tua melalui proyek NES. Aspekpir siap mendampingi sesuai kemampuan yang dimiliki," katanya. (RO/M-3)