Diterjang Arus Sungai, Jembatan Rangka Baja 180 M di Pidie Miring

DITERJANG arus sungai sangat deras pada Jumat (17/2) malam, tiang jembatan rangka baja sepanjang 180 meter di Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, miring.

Dua sisi bentangan jembatan besar itu kini terancam roboh dan rawan terputus total. Pasalnya, di bawah jembatan raksasa yang rencananya dibuka jalan tembus Keumala, Kabupaten Pidie-Kota Janthoe, ibu kota Kabupaten Aceh Besar, sering beraktivitas alat berat beko milik penambang galian C.

Penambangan galian C ilegal itu pula yang diduga menjadi penyebab utama terkikis bagian bawah tiang jembatan sehingga mengundang kerusakan saat arus ganas.

"Empat hari lalu masih ada tiga unit beko menambang batu pasir atau galian di bagian hilir jembatan," tutur lelaki yang tidak ingin disebut
identitasnya.

Akibatnya, kini arus lalu lintas yang menghubungkan Desa Cot Kreh Desa Pulo Baro-Desa Jijiem, pusat Kecamatan Keumala, terganggu. Sayangnya, itu merupakan satu-satunya jembatan yang menghubungkan kawasan perkebunan dan dua desa terpencil itu dengan Kecamatan Keumala.

Selain dua desa terancam terisolasi atau terkurung bila jembatan itu putus total, ada ratusan hektare kebun dan lahan sawah yang pemiliknya berada di seberang sungai tersebut.

Baca juga: Tanggul Kembali Jebol, Banjir Rendam Dua Perumahan di Kota Semarang

Selain itu, puluhan siswa SD, SMP, serta SMA yang berasal dari Desa Cot Kreh dan Pulo Baroh juga terancam harus menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah mereka di Kecamatan Keumala.

"Untuk keluar masuk melalui jalan alternatif harus memutar melalui jalan irigasi sekitar 5 kilometer," tutur Rizki, warga Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, kepada Media Indonesia, Sabtu (18/2).

Sekdakab Pidie, Idhami, langsung turun ke lokasi. Idhami ingin tahu persis kondisi sejauh mana kerusakan jembatan bernilai sekitar Rp35 miliar yang dibangun pada 2013 dari sumber dana Pemerintah Provinsi Aceh.

Dia minta pihak dinas terkait di bawah pemerintahannya segera melakukan perhitungan dan membuat laporan kerusakan. Itu selain untuk laporan keadaan lapangan juga bisa menjadi data agar mudah tertangani.

"Semua kerusakan akibat bencana alam banjir, tanah longsor dan lainnya harus cepat tanggap. Paling kurang dalam satu secepat mungkin, sudah tertangani secara darurat serta sesuai kemampuan anggaran. Jangan lambat sehingga membuat warga lama-lama dalam kondisi musibah," jelas Idhami. (OL-16)