Koordinasi Jadi Salah Satu Kunci Realisasi APBD 2022 Lebih Tinggi

REALISASI pendapatan daerah pada APBD 2022 secara nasional rata-rata sebesar 97,51% atau Rp1.165,98 triliun. Jumlah ini meningkat 1,35% dibanding 2021 yaitu sebesar 96,16% atau Rp1.123,73 triliun. Adapun realisasi belanja pada APBD 2022 secara nasional sebesar 88,20% atau Rp1.156,07 triliun, meningkat 2,04% dibanding 2021 yaitu sebesar 86,16% atau Rp1.098,29 triliun.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam acara Entry Meeting Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pekan lalu.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Optimalisasi APBD agar Inflasi ...

Ia juga mengungkapkan bahwa realisasi APBD 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan 2020. Pada realisasi pendapatan mengalami peningkatan 5,03% dan realisasi belanja ada peningkatan 5,51%.

Pada kesempatan lain Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan bahwa meningkatnya realisasi APBD 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya berkat kerja keras, kerja sama, dan koordinasi yang baik dari semua pihak.

"Monitoring, evaluasi, dan asistensi yang terus menerus dilakukan Kemendagri bersama dengan kementerian/lembaga lain menjadi kekuatan dalam mendorong percepatan realisasi APBD. Begitu juga rapat koordinasi yang digelar secara rutin di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota turut mempercepat realisasi APBD," ungkap Fatoni  saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah di Lampung.

Faktor leadership juga turut berperan penting dalam meningkatkan realisasi APBD. “Berdasarkan hasil monev (monitoring dan evaluasi) kami, kepala daerah dan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ikut menentukan percepatan realisasi APBD. Kalau KDH (kepala daerah) dan kepala OPD-nya paham, kemudian rutin menggelar rapat dan melakukan monev, umumnya realisasi APBD-nya cukup bagus," terangnya.

Realisasi APBD provinsi dari sisi pendapatan 2022 secara nasional sebesar 99,16% atau Rp349,98 triliun. Realisasi pendapatan APBD provinsi pada 2021 sebesar 99,52% atau Rp354,75 triliun. Jika dibandingkan pada 2020 meningkat 3,34% dengan realisasi sebesar 95,82% atau Rp323,88 triliun.

Sementara itu, realisasi pendapatan pada APBD kabupaten tahun 2022 sebesar 97 persen atau Rp665,48 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,15% dibandingkan 2021 sebesar 94,85% atau Rp629,16 triliun. Selain itu, juga lebih tinggi 6,36 persen dibandingkan 2020 sebesar 90,64% atau Rp593,27 triliun.

Kemudian realisasi pendapatan pada APBD kota tahun 2022 sebesar 96,04% atau Rp150,52 triliun. Angka ini lebih tinggi 1,87% dibandingkan 2021 sebesar 94,17%n atau Rp139,82 triliun. Jumlah tersebut juga lebih tinggi 3,03% dibandingkan 2020 sebesar 93,01% atau Rp133,79 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja pada APBD kabupaten 2022 sebesar 87,37% atau Rp658,75 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,19% dibandingkan 2021 sebesar 85,18% atau Rp612,12 triliun, dan lebih tinggi 5,58% dibandingkan 2020 sebesar 81,79% atau Rp578,51 triliun.

Menurut Fatoni, data tersebut masih mungkin mengalami peningkatan lantaran saat ini pemerintah daerah sedang melakukan konsolidasi realisasi dari semua OPD dan Satuan Kerja (Satker) di daerah mereka. (RO/A-1)