MERATUS merupakan kawasan pegunungan yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan dan membentang di hampir semua wilayah kabupaten, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Pegunungan Meratus mempunyai bentang sepanjang 600 kilometer dengan luas mencapai 9.113,48 kilometer persegi.
Sebagai bagian paru-paru dunia, keberadaan pegunungan Meratus sangat vital. Meratus juga menjadi sumber air utama bagi tiga provinsi ini. Rusaknya kawasan ini akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Kalsel.
"Bencana banjir dan longsor yang kerap terjadi tidak hanya akibat faktor cuaca tetapi juga karena daya dukung lingkungan yang terus menurun. Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan ancaman bencana ekologi," ungkap Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel.
Pernyataan Kisworo ini memang beralasan karena kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya terus menjadi incaran. Bahkan hasil tambang batu bara menjadi andalan pendapatan sejumlah kabupaten di kaki pegunungan Meratus dan Provinsi Kalsel tentunya.
Gencarnya eksploitasi sumber daya alam di kawasan Pegunungan Meratus ini berbanding lurus dengan laju kerusakan kawasan hutannya. Kini tersisa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih teguh menolak masuknya aktivias pertambangan batu bara, industri perkebunan kelapa sawit dan industri perkayuan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Akhmad Yani menegaskan pihaknya terus berkomitmen untuk menyelamatkan Pegunungan Meratus melalui gerakan yang disebut #SaveMeratus.
Berbicara tentang penyelamatan kawasan hutan Pegunungan Meratus ini sejatinya sudah dimulai di era 1980-an.
Adalah Sumiati, seorang pembekal (kepala desa) perempuan yang memimpin perlawanan masyarakat adat Suku Dayak Meratus menentang ekspansi perusahaan perkayuan dan penebangan liar di kawasan hutan adat mereka. Ada sejumlah perusahaan perkayuan waktu itu, salah satunya PT Daya Sakti yang diketahui telah membabat habis hutan di Gunung Sigaling, hingga merambat ke Balai Adat Dusun Pantai Mangkiling.
“Kami mempertahankan hutan adat dan hutan keramat kami. Bagi kami Orang Dayak, kami sangat menghormati dan menjaga kelestarian kawasan pegunungan Meratus ini,” tutur Sumiati.
Meski tidak bersekolah formal berkat kepemimpin Sumiati yang menjadi pembakal Dusun Pantai Mangkiling selama dua periode (1982- 1999) dan dukungan masyarakat Dayak, aktivis lingkungan, LBH dan wartawan, mereka berhasil mengusir perusahan HPH PT Daya Sakti pada 1986.
Regenerasi
Kini Sumiati tidak muda lagi dan mulai sakit-sakitan. Dirinya pun tidak lagi bermukim di Dusun Pantai Mangkiling dan memilih pindah ke Desa Hantakan di bagian hilir demi pendidikan anak-anaknya.
Bencana banjir besar yang melanda 11 kabupaten/kota di Kalsel pada awal 2021 lalu, juga membuat abupaten Hulu Sungai Tengah menjadi salah satu yang terparah, menyadarkan semua pihak bahwa kerusakan kawasan hutan Pegunungan Meratus terus bertambah parah dan memerlukan perjuangan babak selanjutnya.
Hingga lahirlah Kelompok Relawan Bencana dan Masyarakat Penjaga Hutan Adat Posko Meratus. Kasman Susanto, putra Sumiati kini mengambil estafet kepemimpinan bersama masyarakat adat menjaga wilayah hutan keramat mereka.
Posko Meratus menjadi salah satu pusat bantuan bencana swadaya masyarakat di Hulu Sungai Tengah. Para relawan ini aktif melakukan penanaman pohon untuk memulihkan kerusakan DAS dan kawasan hutan Meratus, serta membantu peningkatan ekonomi masyarakat lewat perkebuban dan pengembangan pariwisata pedalaman.
Posko Meratus juga menjadi salah satu pihak yang menentang pertambangan dan penebangan liar dan beberapa waktu lalu bersama sejumlah organisasi melaporkan praktek tambang batubara ilegal di kawasan hutan Hulu Sungai Tengah ke pemerintah pusat.
Kepala KPH Hulu Sungai, Rudiono Herlambang mengakui keberadaan relawan penjaga hutan Posko Meratus, merupakan garda terdepan sangat membantu tugas Polisi Kehutanan yang jumlah anggotanya terbatas. Relawan penjaga hutan berkontribusi membantu memberikan informasi mengamankan kawasan hutan dari perambahan, ilegal loging dan pencegahan kebakaran hutan. (N-2)
