Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar forum konsultasi
publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024
di Pendapa Pemkab Klaten, Rabu (18/1).
Dibuka oleh Wakil Bupati Yoga Hardaya, forum konsultasi publik rancangan awal RKPD 2024 dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, OPD, dan para pemangku kepentingan.
Yoga mengatakan rancangan awal RKPD dibahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh saran dan masukan penyempurnaan.
Melalui konsultasi publik diharapkan dapat merumuskan prioritas
pembangunan 2024. Adapun hasil pembangunan yang dicapai nanti diarahkan
dengan tujuan meningkatnya daya saing daerah.
Peningkatan daya saing daerah, menurut dia, diukur dari meningkatnya kemampuan ekonomi daerah. Selain itu juga kualitas pelayanan publik yang memberi dampak pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Prioritas usulan adalah yang menjadi kebutuhan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Klaten, yakni terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera," ujarnya.
Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, wakil bupati berharap agar semua pihak untuk berpikiran terbuka, serta terintegratif dan inovatif.
"Marilah kita manfaatkan forum konsultasi publik ini untuk berdiskusi
tentang berbagai hal demi terwujudnya rancangan awal dokumen RKPD
Kabupaten Klaten tahun 2024," tandasnya.
Selanjutnya, pemangku kepentingan peserta konsultasi publik diberikan
kesempatan menyampaikan saran dan masukan untuk penyempurnaan rancangan
awal RKPD Kabupaten Klaten 2024.
Bertindak sebagai narasumber, yakni Sekda Jajang Prihono, Kepala BPKPAD
Muh Himawan, dan Plt Kepala Bappeda Pandu Wirabangsa. Konsultasi publik
ini dipandu oleh Wahyu Haryadi. (N-2)
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved