Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar forum konsultasi
publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024
di Pendapa Pemkab Klaten, Rabu (18/1).
Dibuka oleh Wakil Bupati Yoga Hardaya, forum konsultasi publik rancangan awal RKPD 2024 dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, OPD, dan para pemangku kepentingan.
Yoga mengatakan rancangan awal RKPD dibahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh saran dan masukan penyempurnaan.
Melalui konsultasi publik diharapkan dapat merumuskan prioritas
pembangunan 2024. Adapun hasil pembangunan yang dicapai nanti diarahkan
dengan tujuan meningkatnya daya saing daerah.
Peningkatan daya saing daerah, menurut dia, diukur dari meningkatnya kemampuan ekonomi daerah. Selain itu juga kualitas pelayanan publik yang memberi dampak pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Prioritas usulan adalah yang menjadi kebutuhan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Klaten, yakni terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera," ujarnya.
Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, wakil bupati berharap agar semua pihak untuk berpikiran terbuka, serta terintegratif dan inovatif.
"Marilah kita manfaatkan forum konsultasi publik ini untuk berdiskusi
tentang berbagai hal demi terwujudnya rancangan awal dokumen RKPD
Kabupaten Klaten tahun 2024," tandasnya.
Selanjutnya, pemangku kepentingan peserta konsultasi publik diberikan
kesempatan menyampaikan saran dan masukan untuk penyempurnaan rancangan
awal RKPD Kabupaten Klaten 2024.
Bertindak sebagai narasumber, yakni Sekda Jajang Prihono, Kepala BPKPAD
Muh Himawan, dan Plt Kepala Bappeda Pandu Wirabangsa. Konsultasi publik
ini dipandu oleh Wahyu Haryadi. (N-2)
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved