Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyatakan pembangunan infrastruktur pasti ada pro dan kontra, termasuk rencana dibuatnya jalan lingkar yang ditolak oleh sejumlah kepala daerah.
"Ya dibicarakan sik (dulu) to, tidak apa-apa. Yang namanya membangun infrastruktur pasti ada pro kontra, give and take (memberi dan menerima)," katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/1).
Terkait hal itu, menurutnya, sudah ada penjadwalan dari pihak Bina Marga untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. "Dari Dirjen yang mengurusi jalan tol biar muter ke Sukoharjo, Klaten, dan Karanganyar dulu, baru nanti ketemu saya. Mematangkan konsep dan lain-lain," katanya.
Terkait pembangunan proyek tersebut, ia juga belum mengetahui berapa banyak lahan yang dibutuhkan, terutama di wilayah Klaten dan Sukoharjo.
Meski demikian ia memastikan proyek tersebut akan menguntungkan daerah-daerah yang dilalui. Namun ia masih enggan menjelaskan keuntungan yang diperoleh daerah-daerah tersebut. "Nantilah setelah pertemuan itu saja. Kami juga nggak buru-buru, (keuntungan) terutama untuk (perjalanan) jarak jauh," katanya.
Sementara itu ia mengatakan sebetulnya kajian mengenai lalu lintas Solo sudah dilakukan sejak dulu. Bahkan, lanjutnya, dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan Solo akan menghadapi kepadatan lalu lintas hingga cukup parah. "Kalau trafiknya sudah terjadi stuck, inflasi, distribusi pangan, wisata akan terpengaruh sekali. Hati-hati sekali masalah trafik ini," katanya.
Ia mengatakan pengadaan jalan lingkar tersebut hanya menjadi salah satu dari banyak solusi yang disiapkan pemerintah dalam menghadapi kepadatan lalu lintas di dalam kota maupun titik keluar dan masuk ke kota. "Kami memutuskan sesuatu kan dengan kajian, jalan lingkar itu hanya salah satu solusi, belum tambahan flyover, pelebaran jalan. Kalau bikin koridor yang total sekalian, termasuk pedestrian dilebarkan," katanya.
Ia mengatakan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta demi kenyamanan masyarakat luas. "Solusi sudah kami berikan semua, transportasi umum sudah terintegrasi, feeder (kendaraan umum pengumpan), BST, yang lain-lain harus kami garap semua," katanya. (Ant/OL-12)
Pengembangan kota mandiri baru di koridor utara-timur Jakarta memasuki tahun keempat dengan hunian, area komersial, sekolah, serta rencana CBD dan infrastruktur modern.
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
Tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga penyusunan kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan percobaan atau trial and error.
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved