Headline

Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.

Fokus

Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.

KSAD Dukung Kemandirian Pangan  

Media Indonesia
22/11/2022 21:50
 KSAD Dukung Kemandirian Pangan  
KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrachman melakukan panen padi.(Istimewa)

KRISIS pangan sudah menjadi ancaman di depan mata. Indonesia harus memiliki kekuatan kemandirian pangan agar bisa mengatasi persoalan tersebut, dan TNI dianggap punya peran penting di dalamnya. 

"Dalam konteks itulah diperlukan Panglima TNI yang secara rentang kendali mumpuni. Tegas dan berani mengelola operasi perang atau kondisi rawan hingga pelosok. Selain itu merakyat dan berpengalaman membangun kantong-kantong ketahanan pangan dan terlibat dalam membangun kesejahteraan masyarakat," ujar pengamat militer Apep Agustiawan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/11).

Apep melihat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman memiliki potensi tersebut, sekaligus untuk menjawab kegundahan Presiden Joko Widodo terkait krisis pangan. Mencetak sawah dan mengubah lahan tidur menjadi lahan yang produktif terkait erat dengan ketahanan bangsa.

"Jenderal Dudung selama ini sangat aktif di bidang kemandirian pangan. Ia bergerak cepat mengubah lahan tidur menjadi area produktif dengan mendorong anggotanya dan masyarakat untuk menanam," tukas Apep.

Jenderal Dudung memberikan dukungan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah, dengan menjadikan sektor pertanian sebagai program strategis nasional gua mewujudkan swasembada pangan. Ia memerintahkan satuan jajaran TNI AD agar menjadikan lahan tidur menjadi lahan produktif yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 

Sementara itu anggota Komisi I DPR Sukamta menegaskan suksesor Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merupakan hak prerogatif Presiden. Ia menuturkan Jenderal Dudung sudah memenuhi syarat menjadi orang nomor satu di institusi TNI.

"Itu hak prerogatif Presiden yang memilih calon Panglima TNI dari kesatuan yang diinginkannya, tidak harus bergantian atau bergiliran dari kesatuan seperti AL, AD dan AU. Tergantung Presiden saja," ungkap anggota Fraksi PKS ini. (RO/O-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eko Suprihatno
Berita Lainnya