Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KRISIS pangan sudah menjadi ancaman di depan mata. Indonesia harus memiliki kekuatan kemandirian pangan agar bisa mengatasi persoalan tersebut, dan TNI dianggap punya peran penting di dalamnya.
"Dalam konteks itulah diperlukan Panglima TNI yang secara rentang kendali mumpuni. Tegas dan berani mengelola operasi perang atau kondisi rawan hingga pelosok. Selain itu merakyat dan berpengalaman membangun kantong-kantong ketahanan pangan dan terlibat dalam membangun kesejahteraan masyarakat," ujar pengamat militer Apep Agustiawan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/11).
Apep melihat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman memiliki potensi tersebut, sekaligus untuk menjawab kegundahan Presiden Joko Widodo terkait krisis pangan. Mencetak sawah dan mengubah lahan tidur menjadi lahan yang produktif terkait erat dengan ketahanan bangsa.
"Jenderal Dudung selama ini sangat aktif di bidang kemandirian pangan. Ia bergerak cepat mengubah lahan tidur menjadi area produktif dengan mendorong anggotanya dan masyarakat untuk menanam," tukas Apep.
Jenderal Dudung memberikan dukungan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah, dengan menjadikan sektor pertanian sebagai program strategis nasional gua mewujudkan swasembada pangan. Ia memerintahkan satuan jajaran TNI AD agar menjadikan lahan tidur menjadi lahan produktif yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
Sementara itu anggota Komisi I DPR Sukamta menegaskan suksesor Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merupakan hak prerogatif Presiden. Ia menuturkan Jenderal Dudung sudah memenuhi syarat menjadi orang nomor satu di institusi TNI.
"Itu hak prerogatif Presiden yang memilih calon Panglima TNI dari kesatuan yang diinginkannya, tidak harus bergantian atau bergiliran dari kesatuan seperti AL, AD dan AU. Tergantung Presiden saja," ungkap anggota Fraksi PKS ini. (RO/O-2)
Utusan Khusus Presiden Muhamad Mardiono bawa pesan Presiden Prabowo ke Bone Bolango. Fokus pada ketahanan pangan, pasar murah, dan pengelolaan SDA untuk rakyat
Petani memanen padi di area persawahan Desa Wonojoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
Prabowo Subianto memanggil Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia ke Istana membahas ketahanan pangan dan pasokan energi menyusul krisis Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
BPS melaporkan luas panen padi Januari 2026 naik 35,72% dengan produksi 3,04 juta ton GKG. Namun, potensi panen Februari–April 2026 diperkirakan menurun dibanding tahun lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved