Jumat 11 November 2022, 13:55 WIB

Penanganan Dampak Inflasi di Kalimantan Selatan belum Optimal

Denny Susanto | Nusantara
Penanganan Dampak Inflasi di Kalimantan Selatan belum Optimal

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Sejumlah ASN melayani pembelian warga dalam pasar murah yang digelar Pemprov Kalsel guna menekan inflasi.

 

Pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan belum optimal melakukan penanganan dampak inflasi.

"Hingga saat ini, belum terjadi realisasi anggaran kegiatan
penanganan dampak inflasi di daerah Kalsel. Karena itu kami terus mendorong agar Pemda segera melakukan upaya penanganan dampak inflasi ini. Beberapa daerah di Kalsel mengalami inflasi cukup tinggi," tutur Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) Kalsel, Rudy M Harahap, Jumat (11/11).

Di Kalsel, menurut data BPKP, anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk program pengendalian inflasi mencapai Rp281,5 miliar berupa anggaran
Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp134 miliar dan Dana Transfer Umum (DTU)
Rp147,5 miliar. Dana ini tersebar di provinsi dan 13 kabupaten serta kota di Kalsel.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani mengakui terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di Kalsel dalam beberapa waktu terakhir. "Selama Oktober hingga minggu pertama November Pemprov telah melakukan kegiatan pasar murah dalam rangka menekan harga dan inflasi."

Diakui Birhasani kegiatan pasar murah juga terhambat akibat
keterbatasan anggaran. "Untuk kegiatan operasi pasar kita masih menunggu anggaran," ujarnya.

Harga kebutuhan pokok di Kalsel terus bergerak naik seperti beras, bawang, daging, ayam, ikan serta sayuran-sayuran yang didatangkan dari luar provinsi. Kenaikan harga BBM dan kondisi cuaca buruk yang menyebabkan sebagian petani gagal tanam dan gagal panen telah memicu
kenaikan harga.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel, Faturahman mengatakan
ketersediaan 11 bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, gula, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, telur dan cabai rawit mencukupi.  Namun harga beberapa bahan pokok masih tinggi. (N-2)

Baca Juga

DOK MI

UMK Palu Ditetapkan Sebesar Rp3.073.895

👤M Taufan SP Bustan 🕔Rabu 07 Desember 2022, 17:36 WIB
PEMERINTAH Kota Palu, Sulawesi Tengah, menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Palu 2023, sebesar Rp3.073.895. Jumlah itu naik dari UMK...
ANTARA/Umarul Faruq

BPBD Lumajang Bersihkan Abu Vulkanik Timbun Jembatan dan Tanggul

👤Bagus Suryo 🕔Rabu 07 Desember 2022, 17:32 WIB
Selain pembersihan material vulkanik, BPBD fokus pada penanganan pengungsi. Saat ini, jumlah pengungsi sebanyak 781...
Dok. DPRD Maluku

DPRD dan Pemprov Maluku Tandatangani Nota Kesepahaman KUA-PPAS APBD 2023

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 07 Desember 2022, 17:19 WIB
dengan disepakatinya KUA-PPAS APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2023, maka akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian dan pembahasan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya