Penanganan Dampak Inflasi di Kalimantan Selatan belum Optimal

Pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan belum optimal melakukan penanganan dampak inflasi.

"Hingga saat ini, belum terjadi realisasi anggaran kegiatan
penanganan dampak inflasi di daerah Kalsel. Karena itu kami terus mendorong agar Pemda segera melakukan upaya penanganan dampak inflasi ini. Beberapa daerah di Kalsel mengalami inflasi cukup tinggi," tutur Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) Kalsel, Rudy M Harahap, Jumat (11/11).

Di Kalsel, menurut data BPKP, anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk program pengendalian inflasi mencapai Rp281,5 miliar berupa anggaran
Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp134 miliar dan Dana Transfer Umum (DTU)
Rp147,5 miliar. Dana ini tersebar di provinsi dan 13 kabupaten serta kota di Kalsel.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani mengakui terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di Kalsel dalam beberapa waktu terakhir. "Selama Oktober hingga minggu pertama November Pemprov telah melakukan kegiatan pasar murah dalam rangka menekan harga dan inflasi."

Diakui Birhasani kegiatan pasar murah juga terhambat akibat
keterbatasan anggaran. "Untuk kegiatan operasi pasar kita masih menunggu anggaran," ujarnya.

Harga kebutuhan pokok di Kalsel terus bergerak naik seperti beras, bawang, daging, ayam, ikan serta sayuran-sayuran yang didatangkan dari luar provinsi. Kenaikan harga BBM dan kondisi cuaca buruk yang menyebabkan sebagian petani gagal tanam dan gagal panen telah memicu
kenaikan harga.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel, Faturahman mengatakan
ketersediaan 11 bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, gula, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, telur dan cabai rawit mencukupi.  Namun harga beberapa bahan pokok masih tinggi. (N-2)