Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, meyakini bisa menurunkan angka stunting menjadi 14%. Wakil Bupati Poso M Yasin Mangun mengatakan, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, seluruh daerah harus mampu menekan kasus stunting hingga 14% di tahun 2024.
"Termasuk kami di Poso harus optimistis mencapai target itu," kata Yasin saat dihubungi dari Palu, Kamis (10/11).
Menurut Yasin, saat ini data stunting di Poso masih 26,7%. Angka tersebut masih terbilang tinggi. Oleh karena itu, penanganannya begitu intensif dilakukan. Saat ini, pemerintah Poso melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten telah melakukan sosialisasi secara masif sampai ke tingkat desa.
"Kami berharap dengan sosialisasi di awal bisa mengubah pola hidup masyarakat yang tadinya tidak peduli dengan kesehatan jadi peduli. Khususnya kepada ibu-ibu hamil dalam mengonsumsi makanan bergizi," ungkapnya.
Baca juga: Angka Stunting Di Kota Palu Ditarget Di Bawah 20 Persen
Dalam sosialisasi stunting itu, TPPS dan sejumlah pihak terkait mengedepankan pemeriksaan kesehatan sebanyak enam kali selama masa kehamilan. Selain itu, mereka juga menyampaikan saran menunda perkawinan di usia muda kepada seluruh masyarakat.
"Intinya kami di Poso bergerak menanggulangi stunting. Bukan tidak mungkin dengan segala cara yang kami lakukan stunting bisa kami tekan ke 14% pada 2024," tukasnya.(OL-5)
Korps Relawan Bencana di bawah Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menyelenggarakan rangkaian Psychosocial Support Program bagi anak-anak dan guru terdampak gempa bumi di Kabupaten Poso.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Kabupaten Poso sebagai kawasan Warisan Geologi (Geoheritage) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 265.K/GL.01/MEM.G/2025.
Wakil residen RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan korban gempa bumi yang melanda Kabupaten Poso.
Kegiatan ini melibatkan personel Pos Kamtibmas Tamanjeka, Tim Alfa 1, dan Tim Alfa 2. Mereka mengangkat reruntuhan, meja, dan kursi yang rusak akibat gempa.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
SATGAS III Preventif Operasi Madago Raya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menggelar razia kendaraan di empat pos keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Minggu (10/8).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved