Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, saat ini mencatat ada sebanyak 29 kawasan hutan adat yang ada di Provinsi Jambi atau seluas 7.983,50 hektare.
Kabid Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan Ada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Bambang Yunisma di Jambi Selasa mengatakan ke-29 kawasan tersebut tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi.
"Benar ada 29 kawasan hutan adat tersebut berada di empat kabupaten yakni terbanyak ada pada Kabupaten Kerinci kemudian disusul Merangin, Sarolangun dan Kabupaten Bungo," katanya.
Untuk Kabupaten Kerinci memiliki 3.741 hektare kawasan hutan lindung yang terbagi dalam 12 unit kawasan. Sementara itu di Kabupaten Bungo memiliki 1.733 hektare, Merangin 1.114 hektare dan 1.395 hektare di Kabupaten Sarolangun.
Prosesnya tidak mudah untuk mengajukan kawasan hutan adat ini, syaratnya yang mengajukan memang harus terverfikasi sebagai masyarakat hukum adat yang dibuktikan dengan Perda, proses pengajuannya langsung ke Kementerian KLHK.
Kawasan hutan adat yang diajukan masyarakat ini tidak selalu kawasan hutan, namun ada juga kawasan HPL. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selanjutnya bertugas mengawasi jika kawasan hutan adat ini telah disetujui Kementerian KLHK.
"Kita apresiasi komitmen dari masyarakat adat ini, karena memang dari 29 kawasan hutan adat ini semua masyarakatnya komitmen untuk terus melestarikan kawasan hutan di Provinsi Jambi," kata Bambang Yunisma. (Ant/OL-12)
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, agar mampu mandiri secara ekonomi serta memiliki kesempatan yang setara.
KEPOLISIAN Daerah Jambi berhasil mengagalkan perjalanan ribuan liter minyak solar bersubsidi asal Sumatra Barat.
KEPOLISIAN Daerah Jambi menyelidiki belasan ton bahan bakar minyak (BBM) diduga ilegal.
Melalui Gerakan Jambi Berpantun, daerah ini berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) sebagai pemilik kumpulan pantun terbanyak di Indonesia.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Penegakan hukum ini didasarkan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved