Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BUPATI Klaten Sri Mulyani melantik dan mengambil sumpah janji 94 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Pelantikan pejabat baru ini berlangsung di Pendapa Agung Pemkab Klaten, Rabu (12/10).
Pejabat yang dilantik meliputi pimpinan tinggi pratama, administrator,
pengawas, kepala sekolah menengah pertama (SMP), pejabat fungsional
pengawas sekolah, dan auditor ahli utama Pemkab Klaten.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat tersebut, dihadiri Wakil Bupati Yoga Hardaya, jajaran Forkopimda, dan kepala OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemkab Klaten.
Bupati Sri Mulyani mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik dan
diambil sumpahnya, sebagai pemimpin dan pegawai pemerintah dalam
menjalankan tugas dan wewenang, harus dapat dipercaya.
"Patut kiranya saya sampaikan bahwa dengan terisinya jabatan pengawas
dan penugasan kepala sekolah, diharapkan akan ada peningkatan kinerja
dan mutu pendidikan di Kabupaten Klaten," katanya.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta pejabat yang baru dilantik untuk
melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, profesional, dan disiplin. Sehingga, proses kegiatan di sekolah dapat berjalan aman dan lancar.
"Jadikan pelantikan ini sebagai momentum untuk bangkit menghidupkan jiwa pendidikan, khususnya bagi masyarakat pendidikan di Klaten," pesannya kepada pejabat baru di Dinas Pendidikan Klaten.
Di sisi lain, Bupati Klaten mengungkapkan bahwa dalam raangka penataan
pegawai negeri sipil, Pemkab Klaten melakukan percepatan pengisian
jabatan guna mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah.
Dengan terlaksananya pengisian dan pengangkatan dalam jabatan tersebut,
diharapkan akan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah
kabupaten, terutama dalam pembangunan dan pelayanan publik.
"Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, maka hari ini saya kukuhkan
kembali pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berdasarkan susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru," ujarnya.
Pejabat baru di Dinas Dukcapil diingatkan, bahwa program kerja
organisasi perangkat daerah ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan
internal dinas saja, tapi juga berkaitan dengan program di instansi
lain.
"Dukcapil adalah instansi pemilik basis data kependudukan. Maka,
sinergitas program kerja dengan instansi lain itu harus ditingkatkan
dalam rangka memberikan kepuasan masyarakat penerima layanan," tandasnya. (N-2)
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved