Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEMENTERIAN Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI menetapkan sebanyak 17 karya budaya usulan Pemerintah Aceh menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.
“Alhamdulillah 17 karya budaya Aceh yang diusulkan oleh Provinsi Aceh telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional. Tugas kita selanjutnya adalah merawat agar warisan leluhur ini tetap eksis,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Almuniza Kamal di Banda Aceh, Sabtu.
Ia menjelaskan 17 usulan dari Provinsi Aceh tersebut dinyatakan memenuhi syarat oleh tim ahli untuk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.
Adapun 17 karya budaya Aceh itu yakni Pisang Sale Lhok Nibong, Sie Reboh dan Ie Bu Peudah dari Aceh Besar, Apam dari Pidie dan Terasi Langsa yang merupakan khas kuliner asal Tanah Rencong tersebut.
Kemudian Canang Ceurekeh yang merupakan alat musik khas dari Lhokseumawe, Malamang atau tradisi memasak lemang, Meudayang atau tradisi mengambil madu lebah Buloh Seuma di Aceh Selatan.
Selanjutnya Dendang Lebah yang merupakan puisi masyarakat melayu Tamiang, Smong yang merupakan kearifan lokal warga Simeulue untuk mitigasi bencana, Ambe-ambeken atau tari tradisional pesisir di Aceh Singkil.
Baca juga: Tokoh Muda Papua: Jika Lukas Enembe Mangkir Lagi KPK Harus Tegas
Melengkan atau adat bertutur di Gayo, kesenian Suku Alas Aceh Tenggara yaitu Tangis Dilo, Kasab atau sulaman benang emas khas di Aceh Selatan, Sidalupa yang merupakan kesenian pertunjukan dari Aceh Barat.
Rumah Rungko dari Aceh Selatan dan terakhir Dikee Pam Panga yang merupakan kesenian yang memadukan gerak tangan sambil menepuk dada dari Aceh Jaya.
Ia menyebutkan sebanyak 57 karya budaya Aceh sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dan semua peninggalan leluhur itu akan terus tetap dijaga dan dirawat agar tidak hilang ditelan zaman.
Ia mengatakan dengan penetapan tersebut akan menguatkan hasrat dan martabat Aceh sekaligus mempromosikan Warisan Budaya Tak Benda kepada masyarakat luas agar warisan leluhur ini tidak hilang dari kepunahan.
Ia meminta setiap kabupaten/kota agar tidak melihat warisan leluhur tersebut dari segi kuantitas saja, tetapi juga kualitas, di mana daerah-daerah pengusung nantinya diharap dapat membuat data base yang berujung pada data pokok kebudayaan.
“Ini jadi penyegar ingatan bagi generasi muda tentang warisan leluhur. Kita berharap kabupaten/kota aktif untuk mencatatkan warisan budaya di wilayahnya sebagai upaya untuk perlindungan terhadap karya budaya lokal dari kepunahan, dan klaim budaya dari negara lain,” katanya.
Kepala Bidang Budaya dan Nilai Sejarah Disbudpar Aceh, Evi Mayasari menambahkan, hal itu menjadi pencapaian baru bagi Aceh yang, di mana usulan dari Pemerintah Aceh diakomodir seluruhnya.
“Ini menjadi pencapaian baru bagi Aceh. Apalagi ada lima provinsi yang mendapat lima besar Warbudnas, salah satunya Aceh yang berada di posisi 4,” kata Evi Mayasari.(Ant/OL-4)
KELUARGA miskin dengan suami istri tunanetra di Kabupaten Pidie, Aceh, mendapat rumah bantuan dari jemaah Safari Subuh Masjid Al-Falah Sigli.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Hasan juga sempat merespon saat ditanya soal isu empat pulau sebagai pemberian hadiah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Garis budaya dan historis jauh lebih penting dari garis administratif dan geografis. Secara ekonomi juga sama-sama milik NKRI,”
Yusril mengajak berbagai pihak, termasuk politisi, akademisi, ulama, aktivis, hingga tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran.
Secara sosiologis, situasi ini berisiko menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.
Rekomendasi ini diserahkan oleh Direktur Eksekutif Pendidikan Ahmad Baedowi kepada Pemerintahan Pusat melalui Menteri Menteri Agama Fachrul Razi.
Kepala negara mempertanyakan bagaimana tata kelola anggaran yang fantastis. Apakah tepat sasaran, bermanfaat dan dirasakan oleh rakyat.
"Kalau ada persoalan besar yang bisa kita selesaikan bersama, mari duduk bersama," tandasnya.
Adapun alasan penyelenggaraan kenduri tersebut di Bireuen, menurut dia, tidak lepas dari faktor sejarah.
Kenduri Kebangsaan bertujuan untuk membangun kembali semangat keacehan, keislaman, dan keindonesiaan. #KenduriKebangsaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved