Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DINAS Sosial Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menargetkan verifikasi dan validasi (verval) data penerima bantuan penanganan dampak inflasi kenaikan harga BBM selesai pada pekan pertama Oktober 2022. Sehingga, penyelesaiannya bisa berbarengan dengan terbitnya Peraturan Bupati sebagai dasar hukum penyalurannya.
Kepala Dinsos Kabupaten Cianjur, Asep Suparman, menuturkan verval usulan data penerima masih berprogres. Artinya, usulan data tersebut sedang dalam tahap penyelasaran dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Data penerima kompensasi BBM yang dari APBD itu kita masih verval. Jadi objeknya yaitu penerima sedang diselaraskan dengan DTKS. Mudah-mudahan pekan pertama Oktober sudah selesai verval-nya," kata Asep kepada Media Indonesia, Rabu (28/9).
Di Kabupaten Cianjur terdapat 7 perangkat daerah yang mendapatkan alokasi penyaluran bantuan penanganan dampak inflasi kenaikan BBM. Perangkat daerah itu yakni Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskuperdagin), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perhubungan (Dishub) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Perikanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (DPKHP), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
"Nah, untuk Dishub dan DPKHP, penyalurannya akan diserahkan kepada kami di Dinas Sosial. Jadi, verval yang kami lakukan selain usulan dari Dinsos, juga dengan Dishub dan DPKHP," sebutnya.
Data dihimpun Media Indonesia, di lingkup Dinsos, jumlah usulan penerima bantuan sebanyak 4.665 jiwa. Sementara di Dishub terdiri dari tukang ojek dengan usulan penerima sebanyak 3.500 jiwa dan sopir angkot sebanyak 1.928 jiwa. Sedangkan di Dinas PKHP objeknya merupakan nelayan dengan usulan sebanyak 1.000 jiwa.
"Usulan objek penerima dari Dishub itu ojek dan dari Dinas Peternakan itu nelayan. Kalau masuk DTKS berarti clear. Nanti pada Perbup itu, penerimanya DTKS nonprogram. Artinya, ketika calon penerima dari APBD itu tercatat pada BPNT atau PKH, maka tidak masuk kategori," ungkapnya.
Pengalokasian anggaran dari APBD sebagai kompensasi kenaikan BBM sesuai arahan pemerintah pusat. Pemkab Cianjur sendiri menganggarkan sekitar Rp8 miliar yang dialokasikan dari DAU dan DBH. "Jadi prinsipnya, jumlah penerima mungkin tidak akan sesuai usulan setelah dilakukan verval. Bisa saja jadi berkurang," ungkapnya.
Penyaluran bantuan dari APBD dialokasikan untuk tiga bulan meliputi Oktober, November, dan Desember. Teknis penyalurannya, sebut Asep, bisa saja nanti dirapel di akhir karena kalau dibayar per bulan secara nilai relatif kecil.
"Kalau terima per bulan sebesar Rp150 ribu kan terlihat kecil. Jadi bisa saja nanti dibayarkannya selama tiga bulan langsung di Desember,"
pungkasnya. (OL-15)
Isu ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat memegang peranan yang cukup krusial. Hal ini disebabkan karena peran strategis Jawa Barat dalam perekonomian nasional.
Produsen kopi Kolombia Wilton Benitez, pemenang kompetisi The Golden Bean 2022 memberikan kelas pengajaran coffee processing bagi para prosesor kopi di Jawa Barat
rumah adat Jawa Barat dengan karakteristik bentuk yang menjunjung unsur hewan dan tumbuhan serta menggunakan bahan alami sebagai simbol kesederhanaan
pakaian adat Jawa Barat untuk pasangan, terdiri dari setelan yang dulunya biasa digunakan kalangan pejabat hingga masyarakat biasa
Saat itu di zaman Kerajaan Tarumanegara banyak suku Sunda yang sudah mengenal tulisan.
Holiday Inn Bandung Pasteur kali ini tidak mau ketinggalan untuk memberikan kuliner-kuliner yang ciamik dengan menghadirkan all you can eat Dim Sum.
KELANGKAAN beras medium dan premium terjadi selama sepekan terakhir di sejumlah minimarket di Jawa Barat (Jabar). Konsumen terus mendapati kosongnya rak-rak beras.
UNTUK mengantisipasi ketersediaan beras di wilayah Bandung Raya, terutama menjelang datangnya puasa dan lebaran dan menekan harga beras yang masih tinggi.
BAITUL Mal Aceh menyalurkan 1.512 paket pangan kepada masyarakat miskin di Aceh.
BANTUAN sosial adalah salah satu bahasan yang cukup panas di tahun Pemilihan Umum 2024
Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 sebagai pemohon sebelumnya telah mendaftarkan petitum mereka ke MK.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved