Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEGAWAI pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjalani masa orientasi yang
dilaksanakan secara langsung dan virtual di Pendapa Agung Pemkab Klaten, Selasa (27/9).
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Klaten, Slamet, melaporkan masa orientasi PPPK
diikuti 2.062 orang yang meliputi PPPK guru 1.974 orang dan PPPK
penyuluh pertanian 88 orang.
"Tujuan diadakan kegiatan orientasi bagi PPPK adalah pengenalan nilai
dan etika pada instansi pemerintah, serta pengenalan tugas dan fungsi
aparatur sipil negara (ASN). Kegiatan orientasi ini dilaksanakan selama
dua hari," jelasnya.
Materi yang diberikan, antara lain visi misi Pemkab Klaten, tugas fungsi organisasi perangkat daerah (OPD), tugas fungsi PPPK guru Dinas
Pendidikan, serta tugas fungsi PPPK penyuluh pertanian Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Klaten.
Sementara itu, Bupati Sri Mulyani yang diwakili Asisten Administrasi
Umum, Surti Hartini, mengatakan PPPK memiliki peranan penting dalam
menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Klaten.
Kegiatan orientasi PPPK Pemkab Klaten diadakan untuk memberikan
pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, serta
kepribadian dan etika. Juga, pengetahuan dasar tentang sistem
penyelenggaraan pemerintahan.
"Dengan kegiatan orientasi ini diharapkan PPPK ke depan mampu
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Sebagai abdi
negara, PPPK harus memiliki integritas, profesional dalam bekerja,
jujur, dan antikorupsi," ujarnya. (N-2)
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Fitur ini wajib diaktifkan agar ASN dapat mengakses layanan vital seperti e-Kinerja, MyASN, hingga pengurusan kenaikan pangkat.
PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) , PPPK dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,Jawa Barat, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji Januari 2026 dan Desember 2025
Menpan-Rebiro Rini Widyantini mengatakan Apartur Sipil Negara (ASN) mencangkup PNS maupun PPPK dapat bekerja dari mana saja atau work from anywhere saat libur Natal dan tahun baru 2025/2026
Langsung Terima JHT BPJS Ketenagakerjaan Rp10 Juta/Orang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved