Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEGAWAI pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjalani masa orientasi yang
dilaksanakan secara langsung dan virtual di Pendapa Agung Pemkab Klaten, Selasa (27/9).
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Klaten, Slamet, melaporkan masa orientasi PPPK
diikuti 2.062 orang yang meliputi PPPK guru 1.974 orang dan PPPK
penyuluh pertanian 88 orang.
"Tujuan diadakan kegiatan orientasi bagi PPPK adalah pengenalan nilai
dan etika pada instansi pemerintah, serta pengenalan tugas dan fungsi
aparatur sipil negara (ASN). Kegiatan orientasi ini dilaksanakan selama
dua hari," jelasnya.
Materi yang diberikan, antara lain visi misi Pemkab Klaten, tugas fungsi organisasi perangkat daerah (OPD), tugas fungsi PPPK guru Dinas
Pendidikan, serta tugas fungsi PPPK penyuluh pertanian Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Klaten.
Sementara itu, Bupati Sri Mulyani yang diwakili Asisten Administrasi
Umum, Surti Hartini, mengatakan PPPK memiliki peranan penting dalam
menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Klaten.
Kegiatan orientasi PPPK Pemkab Klaten diadakan untuk memberikan
pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, serta
kepribadian dan etika. Juga, pengetahuan dasar tentang sistem
penyelenggaraan pemerintahan.
"Dengan kegiatan orientasi ini diharapkan PPPK ke depan mampu
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Sebagai abdi
negara, PPPK harus memiliki integritas, profesional dalam bekerja,
jujur, dan antikorupsi," ujarnya. (N-2)
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved