Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA KPK Firli Bahuri kembali mendapat dukungan untuk maju pada Pilpres 2024. Kali ini giliran Komunitas Persaudaraan Buruh Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, melakukan deklarasi.
Deklarator dukungan Yoga Pratama mengatakan, Firli merupakan figur potensial yang saat ini paling mendekati kriteria yang diinginkan kalangan buruh.
“Kriteria pertama harus paham perjuangan kami. Dan itu mustahil dimiliki oleh mereka yang lahir di kasur yang empuk, yang hidupnya serba terjamin," kata Firli, Senin (26/9), di Samarinda Utara.
Menurutnya, perjalanan hidup Firli kontras dengan nama-nama lain yang diisukan bakal maju sebagai Capres atau Cawapres.
Firli, jelasnya, lahir sebagai anak petani miskin di desa terpencil serta telah menjadi yatim pada usia 5 tahun. Sejak kecil ‘anak Lontar’ itu terbiasa bekerja keras bahkan cukup lama menjalani kerja serabutan sebagai buruh tidak tetap. Disebutkan, Firli pernah bekerja sebagai tukang sadap karet, juga pembantu di salah satu rumah tangga dengan tugas mencuci mobil dan pakaian, termasuk membersihkan WC dan halaman rumah.
“Jadi Pak Firli ini bukan saja mengerti tapi juga merasakan bagaimana perjuangan jadi buruh,” terangnya.
Yoga melanjutkan, kriteria lain yang juga mesti dipenuhi ialah pemihakan terhadap kepentingan buruh. Dalam konteks ini, ia menyebut keberanian Firli menindak dan memiskinkan koruptor masuk ke dalam kriteria tersebut.
Dalam catatan Yoga, KPK di bawah kepemimpinan Firli kerap menjerat koruptor dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) termasuk dengan menjerat korporasi.
“Karena buruh paling dirugikan oleh koruptor, kongkalikong antara pejabat dengan pemodal melahirkan kebijakan yang tidak pro kepentingan pekerja,” ungkapnya.
Dia menilai, sejauh ini Firli konsisten memerjuangkan nasib masyarakat bawah melalui tugas pemberantasan korupsi. Sejumlah menteri, kepala daerah hingga oknum korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi ditangkap dengan tuntutan yang setimpal.
Bahkan yang terbaru, kepemimpinan Firli di KPK mencatatkan sejarah dengan menjerat dan menahan Hakim Agung dalam rangkaian OTT dugaan korupsi pengurusan perkara di MA. "Di catatan kami, Pak Firli juga tidak terbelenggu kepentingan politik dan pemodal,” pungkasnya. (OL-13)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved