Antisipasi Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Surakarta Gelar Sosialisasi Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta, Jawa Tengah,  menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu 2024. Langkah itu sebagai upaya mengantisipasi dan mencegah potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan kalangan ASN, TNI dan Polri, dan juga politik uang.

"Kami sangat mengharapkan penguatan kerja sama ini akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Ketua Bawaslu Surakarta, Budi Wahyono saat membuka Forum Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu 2024, Kamis ( 22/9).

Menurut Budi, meski dalam Pemilu 2019 lalu di Kota Surakarta tidak ada pelanggaran terkait netralitas ASN, TNI dan juga Polri, namun potensinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Begitu halnya masalah politik uang masih mewarnai Pemilu.

"Pada Pilkada 2020 lalu, di Kota Surakarta tidak ditemukan. Namun untuk daerah Solo Raya seperti Wonogiri, Klaten dan Boyolali, kasus pelanggaran masih ada. Karena itu perlu kolaborasi untuk pengawasan," imbuh dia.

Yang jelas, lanjut Budi, pada Pemilu 2019 lalu, Bawaslu Jateng menemukan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 2.000 kasus, dengan kasus yang ditangani 1.500 lebih.

Selain itu, juga ditemukan kasus politik uang Pemilu 2019 sebanyak 27 kasus. Dugaan politik uang itu yang terjadi di masa tenang antara 14-16 April 2019.

"Dari kasus kasus Pemilu lalu, jelas bahwa isu dan potensi tentang pelanggaran netralitas serta politik uang tetap menjadi perhatian," lanjut Budi.

Dari catatab, 27 kasus dugaan politik uang itu tersebar di 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah, di antaranya: Banjarnegara 1 kasus, Kudus 1 kasus, Banyumas 7 kasus, Boyolali 2 kasus, Brebes 2 kasus, Cilacap 1 kasus, Demak 1 kasus, Kebumen 1 kasus, Kabupaten Pekalongan 1 kasus, Purworejo 1 kasus, Salatiga 4 kasus, Kota Tegal 1 kasus, Wonogiri 2 kasus dan Batang 2 kasus.

Karena itu demi suksesnya Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat, Bawaslu perlu menggandeng partai politik calon peserta pemilu, dan juga 75 pemangku kepentingan yang ada di kota Surakarta untuk diajak berkolaborsi dalam pengawasan.

Usai sosialisasi yang mendatangkab Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Surakarta Dwi Aryatno dan Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) UNS Sunny Ummul Firdaus dilakukan deklarasi bersama untuk pengawasan agar Pemilu 2024 sukses lancar dan jauh dari pelanggaran netralitas ASN, TNI/Polri dan juga politik uang. (N-2)