BPS Jawa Barat Libatkan 79 Ribu Petugas dalam Registrasi Sosial Ekonomi 2022

DATA menjadi sebuah kebutuhan yang tak bisa dilepaskan dalam
pembangunan sebuah negara. Indonesia sebagai salah satu negara dengan
jumlah penduduk terbesar di dunia, memerlukan data yang akurat dan
mutakhir terkait data kependudukan, khususnya pada bidang sosial dan ekonomi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Marsudijono mengatakan, sebagai lembaga pemerintah penyedia data statistik, pihaknya mendapat tugas untuk melaksanakan sebuah kegiatan bernama Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Pendataan awal Regsosek akan dilaksanakan pada Oktober 2022 di seluruh Indonesia.

Di Jawa Barat, menurutnya Regsosek dilaksanakan serentak di 27
kabupaten/kota, meliputi 627 kecamatan dan 5.957 desa. Adapun jumlah
petugas pendata yang terlibat sebanyak 79.864 orang, dengan target
pendataan seluruh keluarga yang ada di Jawa Barat.

"Mengingat pentingnya kegiatan ini, tentu saja dukungan dari berbagai
pihak sangat diperlukan untuk keberhasilan pendataan Regsosek di Jawa
Barat. Sebagai langkah penguatan koordinasi dan konsolidasi eksternal
maupun internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan awal
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), BPS Provinsi Jawa Barat
menyelenggarakan Rapat Koordinasi di provinsi dan pendataan awal
Registrasi Sosial Ekonomi 2022 dengan OPD Provinsi Jawa Barat pada 15
September 2022," katanya di Bandung, Kamis (15/9).

Acara ini dihadiri undangan dari 54 organisasi perangkat daerah (OPD),
stakeholder, internal BPS Provinsi Jawa Barat. Rakor dibuka secara resmi oleh Anggota Komite IV DPD RI perwakilan Jawa Barat, Eni
Sumarni serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsa
Atmaja.

Marsudijono menguraikan peran BPS dalam pendataan Regsosek dan kesiapan
untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak."Dukungan dan kolaborasi
sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Regsosek mencakup pendataan,
pemanfaatan serta pemutakhiran data."

Data akurat

Sebagai pembicara kunci, Setiawan Wangsa Atmaja menyampaikan pentingnya
sinergi dan kolaborasi dalam membangun Jawa Barat dengan data sebagai
dasar.

"Data Regsosek menjadi kunci dan memberikan banyak manfaat
dalam berbagai program pembangunan. Pendataan Regsosek perlu pengawalan, pengamanan dan publisitas, sehingga menghasilkan data yang akurat," tambahnya.

Dukungan dan motivasi juga disampaikan oleh Eni Sumarni sebagai anggota
senator dari Jawa Barat. Eni menyampaikan harapannya agar pendataan
Regsosek berhasil sehingga bisa terwujudnya Satu Data Indonesia.

"Data menjadi sentral dari seluruh kegiatan dan program untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu sinergi dari Forkopimda dan berbagai pihak terkait," tandasnya. (N-2)