Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KABUPATEN Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi salah satu lokasi fokus intervensi penurunan stunting. Kabupaten tersebut memiliki catatan angka prevalensi stunting yang tinggi, bahkan melebihi rata-rata nasional pada 2017-2019.
Sebagai lokus intervensi stunting, pemerintah daerah pun turut mendukung upaya tersebut. Mulai dari regulasi, perencanaan hingga koordinasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menyukseskan program penurunan stunting.
Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Ottong mengungkapkan, pihaknya serius menangani stunting dengan target 14% pada 2024. Hal itu tertuang dalam dokumen perubahan RPJMD 2018-2023 yang menyesuaikan RPJMN 2019-2024.
Dijelaskannya, sebagai implementasi dari komitmen Pemda Sinjai, terdapat dua program inovasi yang menjadi praktik baik percepatan penurunan stunting. Keduanya yakni Masyarakat Desa/Kelurahan Cegah Stunting (Madeceng) dan Aksi Konvergensi Kegiatan Lintas Sektor dalam Penanganan Stunting (Tali Sepatu).
“Madeceng berasal dari kata Bugis yang artinya ‘baik’ dan kemudian dijadikan akronim Masyarakat Desa/Kelurahan Cegah Stunting yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Sinjai,” ujar Andi Kartini.
Fokus dari inovasi tersebut adalah kolaborasi pemerintah desa/kelurahan, unsur masyarakat desa/kelurahan diantaranya kader PPK Desa/Kelurahan, Kader Posyandu, Petugas Gizi Tenaga Kesehatan dan Kader Pembangunan Manusia. Kolaborasi tersebut dilakukan dengan bersama-sama melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan kepada balita stunting dan ibu hamil KEK selama 90 hari berturut-turut.
Inovasi tersebut dilaksanakan dan dianggarkan oleh 67 pemerintah desa melalui APBDesa sebesar Rp2,14 miliar dan 13 kelurahan dengan Rp285,3 juta.
“Adanya sinergitas lintas sektor bikin stunting kendor,” imbuh Andi.
Selanjutnya, inovasi Aksi Tali Sepatu menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Sinjai yang berkolaborasi pentahelix dan secara terpadu melakukan pencegahan dan penanganan stunting.
“Ibarat sepasang sepatu walaupun bentuknya tidak sama, namun serasi. Berjalan tidak kompak tapi memiliki tujuan yang sama. Seperti halnya dalam penanganan stunting, walaupun kegiatan lintas sektor berbeda-beda, tetapi tujuannya sama yaitu pencegahan stunting,” ucap Andi.
Aksi tersebut telah menggerakkan semua instansi pemerintah di Kabupaten Sinjai, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media untuk bergotong-royong menangani stunting. Tidak heran bila angka prevalensi stunting mulai menunjukkan penurunan dari 34,28% pada 2019 menjadi 30,1 di 2021, sehingga memantapkan Kabupaten Sinjai untuk mengejar target 14% di tahun 2024 nanti.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengingatkan pentingnya komitmen pemimpin daerah dalam percepatan penurunan stunting. Komitmen itu perlu diwujudkan melalui aksi nyata.
Baca juga : BWA Beri Bantuan Kebutuhan Ibadah Muslim di Pedalaman Sintang, Kalbar
“Komitmen Kepala Daerah harus diwujudkan dalam aksi nyata dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang dapat menyasar kelompok sasaran, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran,” tuturnya.
Komitmen kepala daerah juga dapat dilihat dari sisi anggaran, baik itu dari sisi besaran alokasi maupun optimalisasi berbagai sumber pendanaan yang ada di daerah dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Kepemimpinan kepala daerah dalam pengorganisasian pelaksanaan program sangat penting, untuk dapat memastikan program berjalan efektif dan menyasar kelompok sasaran.
Sementara itu, Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Budiono Subambang mengungkapkan, prevalensi stunting di Kabupaten Sinjai berdasarkan SSGI tahun 2021 sebesar 30,1%. Sedangkan berdasarkan e-PPGBM Agustus 2021 sebesar 10,42%. Momentum pelaksanaan SSGI 2022 yang akan dilakukan bersamaan dengan bulan timbang balita (Agustus 2022) menjadi titik tolak mengurangi perbedaan antara hasil SSGI dan e-PPGBM.
Budiono mengapresiasi berbagi kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah dan juga alokasi anggaran. Begitu pula dengan inovasi programnya yakni Madeceng dan Aksi Tali Sepatu, serta program inovatif lainnya.
“Komitmen percepatan penurunan stunting ditindaklanjuti pada dokumen perencanaan dan penganggaran program di daerah untuk mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024,” tegasnya.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali juga mengapresiasi daerah yang telah berkomitmen kuat dalam penurunan stunting, termasuk upaya peningkatan cakupan dan kualitas intervensi, baik spesifik maupun sensitif.
Menurutnya, kegiatan-kegiatan inovatif perlu diarahkan untuk mencapai target intervensi kunci. Misalnya integrasi data sasaran, cakupan pengukuran balita minimal 90% dan pendampingan sasaran keluarga 1.000 HPK untuk menjamin delivery dan compliance intervensi spesifik.
“Inovasi penggunaan dana desa untuk sasaran keluarga 1.000 HPK, melalui intervensi spesifik contohnya makanan tambahan lokal, intervensi sensitif contohnya penyediaan bansos dan air minum-sanitasi. Kemudian penyediaan insentif kader dan konseling gizi,” terangnya.
Diharapkannya, inovasi intervensi berdasarkan evidence based atau data. Penguatan data sasaran di lapangan untuk memastikan intervensi yang sesuai. Memastikan cakupan data yang menyeluruh dan dapat dipercaya.
Selain itu, estafet komitmen juga sampai pada tingkat kecamatan dan desa. Menjamin pelaksanaan program di lapangan agar inovasi dan praktik baik dapat berjalan dengan baik dan sustain.
“Mayoritas daerah masih bergantung pada APBN (terutama DAK). Diharapkan Pemda perlu mengalokasikan dukungan anggaran penurunan stunting dari APBD murni, terutama untuk operasional TPPS dan insentif kader,” tutupnya.
Pembelajaran baik dari Kabupaten Sinjai disampaikan pada Webinar Series Generasi Bebas Stunting yang diselenggarakan oleh BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri dan Tanoto Foundation. Webinar Series yang ke-3 akan dilaksanakan kembali pada Selasa, 20 September 2022, dengan mengangkat tema “Pengelolaan dan Penggunaan Data di Lapangan untuk Pengambilan Keputusan yang Efektif”. (RO/OL-7)
rumah adat Sulawesi Selatan yang mayoritas berbentuk panggung dengan keunikan ornamen dan filosofi di balik pembangunannya
SATU orang dinyatakan hilang dan satu rumah hanyut akibat banjir dan tanah longsor, yang terjadi di kabupaten yang jaraknya sekitar 150 kilometer dari Makassar, Sulawesi Selatan.
ADA 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Tahun ini sebanyak 12 daerah menggelar pilkada serentak dengan menghadirkan 33 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.
Pilkada Kota Tomohon menampilkan tiga pasangan calon yang kesemuanya pendatang baru, termasuk Jilly G Eman-Virgie Baker.
Dalam Pilgub Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024, dukungan partai politik cenderung mengarah kepada pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi.
Saat ini masih ada sejumlah partai politik yang belum menentukan arah dukungannya di Pilkada Sulawesi Selatan.
Generasi Beta: Pahlawan atau korban revolusi teknologi? Mari kita bahas.
Dalam dekade terakhir, masyarakat Indonesia mulai akrab dengan dunia digital. Mulai dari kakek-nenek hingga cucu telah melek teknologi informasi.
Di era digital yang terus berkembang, transformasi digital bukan hanya sekadar tren. Itu telah menjadi kebutuhan mendesak dalam berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan.
Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) adalah sebuah sistem digital yang dirancang khusus untuk membantu Puskesmas dalam mengelola berbagai informasi kesehatan.
Kalian harus perbanyak minum air putih. Air putih bermanfaat baik untuk kesehatan kulit. Dengan asupan cairan tubuh yang baik maka badan dan kulit menjadi terwat.
Putri Catherine dari Wales mengumumkan sedang menjalani kemoterapi pencegahan untuk mengobati kanker. Tapi apa itu kemoterapi pencegahan?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved