Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
USAI upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77, puluhan warga geruduk Balai Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, (17/8).
Aksi unjuk rasa tersebut dipicu dugaan adanya tindakan asusila yang dilakukan salah satu perangkat desa tersebut, yaitu Sholeh (S) Kaur Kesra, warga Dukuh Purwosari RT 01 RW 04 Desa Kutamendala. Sedangkan korban AY, 32, seorang Ibu rumah tangga beralamatkan RT 03 RW 04.
Suami AY, SG, 40, menceritakan kronologi kejadian melalui laporan tertulis yang ditujukan pada Kepala Desa Kutamendala, Fatkhuri. Menurut SG, perlakuan asusila dilakukan sebanyak dua kali. Pertama, sekitar bulan Januari 2019 di salah satu hotel di daerah objek wisata Guci, Tegal.
Dalam laporannya, AY berangkat dari rumah sekitar pukul delapan pagi. Kemudian bertemu S di daerah Kesambi, dilanjutkan ke Guci dengan mengendarai mobil, dan pulang sore harinya.
Usai bepergian bersama, AY meminjam uang sebesar Rp1juta kepada S. Menurutnya, uang tersebut telah dikembalikan pada saat malam takbiran di tahun yang sama.
Perlakuan kedua, sekitar bulan Juli 2022 di daerah Slawi, Tegal. Menurut SG dalam laporan tertulisnya itu, berawal dari kebutuhan ekonomi. AY berniat meminjam uang sebesar Rp2juta, S bersedia meminjami dengan syarat mau melakukan hubungan badan.
Namun, berbeda dengan yang pertama, perlakuan kedua S ditemani BS alias Mamas seorang mandor Perum Perhutani Balapulang, yang juga warga setempat yaitu RT 01 RW 04. Dilaporkan, keduanya melakukan tindakan asusila terhadap AY secara bergantian.
Aksi warga diterima Kades dan BPD setempat. SG bersama warga menuntut S dan BS mundur dari pengurus harian Masjid Al Ikhlas Dukuh Purwosari. Diketahui, Keduanya merupakan pengurus masjid.
Tuntutan kedua, S diminta mengundurkan diri dari jabatan perangkat desa. Sedangkan, tuntutan ketiga berupa denda material, dalam laporan tuntutan tidak disebutkan nominalnya.
Yudi Agung anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kutamendala menjelaskan laporan dan tuntutan telah diterima Kepala Desa. "Pemdes dan BPD akan segera menyelesaikan permasalahan ini dengan secepatnya," ujar Yudi.
Hal yang sama, disampaikan Kades Kutamendala, Fatkhuriyang mengaku telah menerima laporan dari pihak suami korban. "Sebenarnya kedua belah pihak sudah direncanakan mau dikumpulkan malam ini (Rabu malam, 17/8) untuk dimintai keterangan dan penyelesaian masalahnya," tutur Fatkhuri.
Massa membubarkan diri setelah tuntutan diterima dan ditenangkan oleh Babinsa Kutamendala, Serka Iskandar. "Permintaan telah diterima, penyelesaiannya perlu proses, Kami harap sekarang pulang dengan tertib dan jaga keamanan," tegas Iskandar.
Sementara sejauh ini, S dan BS belum bisa dimintai keterangan. (OL-13)
Akan terus berlangsungkah perlawanan rakyat terhadap kekuasaannya yang tinggal dua bulan lagi berakhir?
Formula penghitungan kenaikan upah menggunakan PP No 51/2023 hanya akan membuat upah buruh naik 0,5% pada 2024.
Serikat buruh akan memastikan bahwa Pj Gubernur tidak mengubah rekomendasi kenaikan UMK dari wali kota dan bupati.
Mereka bergerak ke kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung untuk bergabung bersama buruh dari daerah lainnya seperti Cianjur, Sukabumi, Depok dan Bogor.
Dalam aksi turun ke jalan di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (26/2), mahasiswa mengecam keputusan politik pemerintah yang menghasilkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan.
Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya, salah satunya adalah kain tenun tradisional yang tersebar di berbagai daerah.
Salah satu upaya mencegah dampak bencana ialah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana).
Pemkab Cirebon mengambil alih dengan mengeluarkan SK pengangkatan untuk 424 Puskesos di 424 desa dan kelurahan
Angka kemiskinan ekstrem di Sumedang menurun jauh dibanding 2022 lalu yang masih mencapai 3,11%.
Untuk kendaraan roda empat diwajibkan membayar Rp2.000 dan roda enam Rp5.000.
Desa Binaan Imigrasi adalah program kolaborasi antara Kantor Imigrasi dengan perangkat desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved