Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
USAI upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77, puluhan warga geruduk Balai Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, (17/8).
Aksi unjuk rasa tersebut dipicu dugaan adanya tindakan asusila yang dilakukan salah satu perangkat desa tersebut, yaitu Sholeh (S) Kaur Kesra, warga Dukuh Purwosari RT 01 RW 04 Desa Kutamendala. Sedangkan korban AY, 32, seorang Ibu rumah tangga beralamatkan RT 03 RW 04.
Suami AY, SG, 40, menceritakan kronologi kejadian melalui laporan tertulis yang ditujukan pada Kepala Desa Kutamendala, Fatkhuri. Menurut SG, perlakuan asusila dilakukan sebanyak dua kali. Pertama, sekitar bulan Januari 2019 di salah satu hotel di daerah objek wisata Guci, Tegal.
Dalam laporannya, AY berangkat dari rumah sekitar pukul delapan pagi. Kemudian bertemu S di daerah Kesambi, dilanjutkan ke Guci dengan mengendarai mobil, dan pulang sore harinya.
Usai bepergian bersama, AY meminjam uang sebesar Rp1juta kepada S. Menurutnya, uang tersebut telah dikembalikan pada saat malam takbiran di tahun yang sama.
Perlakuan kedua, sekitar bulan Juli 2022 di daerah Slawi, Tegal. Menurut SG dalam laporan tertulisnya itu, berawal dari kebutuhan ekonomi. AY berniat meminjam uang sebesar Rp2juta, S bersedia meminjami dengan syarat mau melakukan hubungan badan.
Namun, berbeda dengan yang pertama, perlakuan kedua S ditemani BS alias Mamas seorang mandor Perum Perhutani Balapulang, yang juga warga setempat yaitu RT 01 RW 04. Dilaporkan, keduanya melakukan tindakan asusila terhadap AY secara bergantian.
Aksi warga diterima Kades dan BPD setempat. SG bersama warga menuntut S dan BS mundur dari pengurus harian Masjid Al Ikhlas Dukuh Purwosari. Diketahui, Keduanya merupakan pengurus masjid.
Tuntutan kedua, S diminta mengundurkan diri dari jabatan perangkat desa. Sedangkan, tuntutan ketiga berupa denda material, dalam laporan tuntutan tidak disebutkan nominalnya.
Yudi Agung anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kutamendala menjelaskan laporan dan tuntutan telah diterima Kepala Desa. "Pemdes dan BPD akan segera menyelesaikan permasalahan ini dengan secepatnya," ujar Yudi.
Hal yang sama, disampaikan Kades Kutamendala, Fatkhuriyang mengaku telah menerima laporan dari pihak suami korban. "Sebenarnya kedua belah pihak sudah direncanakan mau dikumpulkan malam ini (Rabu malam, 17/8) untuk dimintai keterangan dan penyelesaian masalahnya," tutur Fatkhuri.
Massa membubarkan diri setelah tuntutan diterima dan ditenangkan oleh Babinsa Kutamendala, Serka Iskandar. "Permintaan telah diterima, penyelesaiannya perlu proses, Kami harap sekarang pulang dengan tertib dan jaga keamanan," tegas Iskandar.
Sementara sejauh ini, S dan BS belum bisa dimintai keterangan. (OL-13)
Seperti diketahui bencana banjir Pekalongan yang telah merendam permukiman mereka selama hampir satu bulan hingga saat ini masih belum tertangani dengan baik.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.
Revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait UMSK 2026 tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Polri pastikan dua kerangka di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan. Hasil forensik: tewas akibat luka bakar tanpa tanda penganiayaan.
Pemilihan Kabupaten Tuban didasari oleh karakteristik wilayah pesisir utara Jawa yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan perikanan.
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved