Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PELAYANAN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (15/8) terhenti. Akibatnya, warga yang hendak mengurus dokumen kependudukan menjadi terlantar dan pulang dengan tangan hampa.
Lumpuhnya pelayanan pengurusan administrasi kependudukan di Disdukcapil dipicu aksi puluhan tenaga honorer yang melakukan aksi mogok kerja sebagai imbas rencana penghapusan pekerja honorer pada akhir 2023. Dalam tuntutannya, mereka meminta kejelasan nasib dan statusnya bila diberhentikan sebagai tenaga honorer. Belum diketahui hingga kapan para honorer ini akan melakukan aksinya.
Kepala Disdukcapil Bandung Barat, Hendra Trismayadi mengakui, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) kepada masyarakat terhenti sejak pagi hingga siang akibat aksi mogok pegawai honorer.
"Pada hari ini pelayanan aminduk lumpuh total, hanya pelayanan legalisir saja yang masih berjalan seperti biasa. Tadi sudah coba diselesaikan dengan cara mediasi," katanya.
Aksi mogok diikuti sekitar 56 tenaga honorer, Hendra menyampaikan, pihaknya akan berusaha agar puluhan honorer tersebut bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Pada prinsipnya kami upayakan agar TKK (honorer) bisa masuk dengan status PPPK. Tapi kan ada tahapannya, kami tempuh satu persatu dan penuhi persyaratannya," ujar Hendra.
Idealnya, lanjut dia, Disdukcapil membutuhkan 120 orang pegawai untuk melayani kebutuhan administrasi kependudukan di wilayah Bandung Barat. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) tidak sebanding dengan beban kerja. Karena itu, keberadaan tenaga honorer sangat membantu pekerjaan.
"Jujur saja kami membutuhkan tenaga honorer untuk membantu kerja para PNS yang saat ini jumlahnya hanya 31 orang. Memang bisa disebut pegawai di kita masih jauh dari ideal," jelasnya. (OL-15)
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi rupanya gentar saat digugat oleh delapan organisasi sekolah swasta terkait jumlah siswa maksimal dalam rombongan belajar (rombel).
Sementara itu, bibit siklon tropis 93W di timur Filipina berpotensi persisten dengan arah gerak ke barat laut, membawa dampak di wilayah timur Indonesia.
DEWAN Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Republik Indonesia (IKAL RI) Provinsi Jawa Barat menyoroti berakhirnya Munas V IKAL dalam kondisi deadlock.
Keempat, berupa rekomendasi untuk BPIP. Perlu penguatan literasi keagamaan lintas budaya untuk dijadikan agenda strategis nasional dengan BPIP sebagai leading sector.
BPBD Kota Bandung, Jawa Barat mendorong masyarakat siap siaga menghadapi potensi gempa khususnya dari pergerakan Sesar Lembang. Ada sejumlah titik aman untuk berlindung
BPBD Kota Bandung, Jawa Barat mendorong masyarakat siap siaga menghadapi potensi gempa khususnya dari pergerakan Sesar Lembang. Ada sejumlah titik aman untuk berlindung
Bupati Eka Putra juga menyampaikan, akan memperjuangkan tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Sembilan ribu honorer ini merupakan para tenaga honor yang menyebar di seluruh OPD. Banyak dari tenaga honor merupakan tenaga teknis
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Seluruh honorer K2 di Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara (Sumut) tidak lolos administrasi seleksi PPPK 2024.
SANDI Butar-Butar, pelapor dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved