Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM rangka menindaklanjuti laporan KUD Mino Saroyo Cilacap sebagai salah satu koperasi maju pada peringatan Harkop Jawa Tengah 2022 kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi langsung tempat pelelangan ikan (TPI) Tegal Katilayu.
Di hadapan nelayan, Ganjar menyampaikan pihaknya selalu berupaya menjamin kesejahteraan nelayan dengan memberikan asuransi kecelakaan, baik kecelakaan di laut maupun di darat.
Ganjar menyebutkan, hingga kini total kurang lebih 10 ribu nelayan se-Jawa Tengah sudah tercover oleh Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dari Pemprov Jawa Tengah.
"Jadi asuransinya ada kecelakaan di laut, ataupun di darat dan kita membayar preminya. Ini untuk memberikan jaminan kepada mereka," kata Ganjar di TPI Tegal Katilayu, Cilacap, kemarin.
"Total asuransi yang sudah tercover kurang lebih 10 ribu nelayan se-Jawa Tengah itu kita cover. Mudah-mudahan akan membantu, setidaknya tenang lah para nelayan," lanjut Ganjar.
Lebih lanjut, terkait kesejahteraan nelayan anggota koperasi harus terus mendapatkan pendampingan. Hal ini agar nelayan yang tergabung dalam koperasi bisa terus berkembang.
Terlebih, para nelayan mengeluhkan ke Ganjar ihwal pasokan BBM kapal yang kerap kehabisan stok. Oleh karena itu, Ganjar mengaku telah berkomunikasi dengan Pertamina agar memprioritaskan alokasi BBM jenis solar bagi nelayan.
"Ada beberapa yang mesti dibantu contohnya BBM. Sekarang alokasinya kan dibatasi, maka kemarin kami ngobrol dengan Pertamina agar nelayan dapat prioritas kebijakan," ujar Ganjar.
Ganjar juga menyarankan, setiap nelayan anggota koperasi yang membutuhkan pasokan BBM kapal wajib didata. Hal ini untuk memudahkan pemenuhan pasokan BBM ketika stoknya habis.
"Kemudian masing-masing harus dicatat, dimasukkan aplikasi MyPertamina. Umpama hari ini stok BBM-nya hanya cukup satu bulan, alokasinya sudah selesai sudah habis, maka segera dimintakan tambahan," tutur Ganjar.
Sementara itu, salah satu nelayan yang mengeluh ke Ganjar soal BBM bernama Kristanto mengungkapkan, ia dan nelayan lainnya hanya mendapatkan jatah 5 hingga 10 liter BBM jenis solar.
Dengan kedatangan Ganjar ke TPI Tegal Katilayu, ia berharap persoalan ini bisa segera dituntaskan dan nelayan bisa melaut dengan tenang tanpa harus memikirkan BBM.
"Kita cuma mendapatkan BBM itu 5 liter kuotanya sampe 10 liter. Kalo kita ke sini kita harus nyebrang membeli BBM tersebut. Harapannya sih bisa mendirikan SPDN untuk koperasi kita. Karena adanya koperasi kita sangat terbantu untuk kesejahteraan anggota," ungkap Kristanto.(OL-13)
Baca Juga: Dilapori Puluhan WNI Disekap di Kamboja, Ganjar Koordinasi ...
SEORANG nelayan Petaling Kabupaten Bangka diterkam buaya saat memancing ikan di sungai Limbung, Selasa (10/2) malam. Korban ditemukan menyangkut di jaring ikan, Rabu (11/2) pagi.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Cuaca ekstrem tersebut berupa hujan deras yang diikuti dengan angin kencang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan terjadinya gelombang tinggi yang berbahaya untuk nelayan
Kecurigaan nelayan muncul ketika RMM menolak memberikan uang panjar untuk pembelian bahan bakar kapal dengan alasan pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan memancing selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana penghentian impor solar secara bertahap membuat para importir ketar-ketir.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
PEMERINTAH berencana untuk mengurangi ekspor minyak sawit mentah, atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar 5,3 juta ton pada tahun depan untuk mandatori biodiesel B50 di 2026
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan penggunaan campuran biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar 50% atau B50.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved