Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Bupati Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah Delis Julkarson Hehi mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk segera meniadakan atau paling tidak menekan seminimal mungkin pemadaman listrik yang terjadi di Kabupaten Morut.
"Dampak pemadaman listrik ini luas sekali pak, mulai dari keresahan warga yang setia membayar rekening listrik, kerusakan peralatan elektronik dan balon lampu sampai investor yang enggan masuk bahkan ada investor yang siap pindah ke daerah lain karena terlalu seringnya pemadaman listrik tak terencana," katanya saat menerima tim PLN yang berkunjung ke Morut , Selasa (26/7).
Ia menerangkan lantaran terlalu sering terjadi pemadaman listrik berdampak pada kerusakan peralatan elektronik warga, bahkan mengganggu
kelancaran komunikasi telepon seluler yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan potensi konflik antarmasyarakat.
"Kalau ada kesulitan PLN dalam mengatasi persoalan pemadaman listrik ini, Pemerintah Kabupaten Morut siap memberikan bantuan semaksimal mungkin sesuai kewenangan yang dimiliki. Kalau ada masalah jaringan kabel distribusi dengan tanaman warga, beritahu kami supaya kami bisa menjembatani penyelesaiannya," kata dia.
Delis mengingatkan bahwa kontribusi Morut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara seperti pajak dan cukai sangat signifikan.
"Karena itu masyarakat menuntut perimbangan sebab sumber daya alam daerah sudah memberi kontribusi yang signifikan bagi kemajuan negara, maka wajarlah kalau negara melalui PT PLN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memberikan pelayanan kelistrikan yang lebih handal," ujarnya.
Menanggapi desakan Bupati, Kepala PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan (UP3) Palu Agus Tasya yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pemadaman listrik di seluruh area pelayanan PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kolonodale di Kabupaten Morut akhir-akhir ini tidak lagi disebabkan oleh gangguan jaringan tetapi karena masalah teknis terkait keandalan sistem proteksi pada Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wawopada dan PLTM Tomata.
"Gangguan bukan pada jaringan, kalau pun ada, itu tidak dominan. Masalah ada pada setingan sistem distribusi listrik dari kedua PLTM tersebut saat memasok daya ke sistem kelistrikan Morut. Tetapi tadi malam (Senin malam) dalam pertemuan di Bungku, Kabupaten Morowali kami
sudah mencapai kesepakatan dengan manajemen PLTM Wawopada dan PLTM Tomata untuk menggunakan peralatan teknis yang pengaturannya dikendalikan sepenuhnya oleh PLN," kata Agus.
Dengan kesepakatan ini, katanya, sistem distribusi daya dari kedua pembangkit itu akan terhindar dari overlapping atau melebihi beban yang dibutuhkan. Overlapping ini berdampak pada gangguan frekuensi pada sistem seperti yang terjadi sejak PLTM Tomata masuk ke sistem Morut, yang mengakibatkan pemadaman tak terencana dan naik turunnya tegangan menjadi sering terjadi.
"Hari ini, kami mulai melakukan uji coba keandalan sistem proteksi PLTM Wawopada dan Tomata dengan peralatan yang sepenuhnya dikendalikan PLN. Mungkin sekali masih ada gangguan hari ini, akan tetapi kalau ujicoba hari ini sukses, Insya Allah pemadaman listrik akan berkurang secara signifikan," kata dia.
Sistem kelistrikan Morut melayani pelanggan di tujuh kecamatan dan dua kabupaten yakni Kecamatan Lembo, Lembo Raya, Petasia, Petasia Timur, dan Petasia Barat di Kabupaten Morowali Utara serta Kecamatan Wita Ponda dan Kecamatan Bumi Raya di Kabupaten Morowali.
Sedangkan tiga kecamatan lainnya di Morut yakni Soyo Jaya, Bungku Utara dan Mamosalato dilayani oleh PLN ULP Toili, Kabupaten Banggai. (Ant/E-1)
Kementerian ESDM meninjau dan mengevaluasi kondisi lapangan terkait tata kelola minyak mentah, serta memastikan kualitas dan kuantitas Bahan Bakar Minyak terjaga hingga ke tangan konsumen
Pertamina EP menggandeng BUMD dan KUD untuk mengoperasikan sumur tua dan sumur idle atau sumur yang menganggur.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang legalitas pengeboran sumur minyak rakyat yang akan berlaku pada 3 Juni 2025 mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved