Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MESKI tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terkecil di Indonesia, kasus stunting masih menjadi masalah serius di provinsi yang kaya tambang batubara dan sawit, Kalimantan Selatan. Penanganan stunting menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Pemprov Kalsel.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pads anak akibat kekurangan gizi yang salah satunya disebabkan faktor ekonomi. Stunting ditandai dengan pertumbuhan yang tidak optimal sesuai dengan usianya. Anak yang tergolong stunting biasanya pendek serta gangguan kecerdasan.
Berdasarkan data hasil Studi Status Gizi Indonesia pada 2021, prevalensi stunting di Kalsel mencapai 33,08% atau berada pada urutan 6 tertinggi secara nasional. Ada 5 daerah masuk zona merah stunting dengan angka stunting lebih tinggi dari rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Balangan, Barito Kuala, Tapin, dan Banjar.
Kepala BKKBN Perwakilan Kalsel Ramlan menyebutkan Kabupaten Banjar menempati posisi tertinggi dengan prevelensi stunting 40,2% dan terendah Kabupaten Tanah Bumbu 18,7%
"Data tahun 2021, yang berisiko stunting di Kalsel 375.530 keluarga atau 58,21%," kata Ramlan.
Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam menurunkan kasus stunting. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyebut permasalahan stunting merupakan permasalahan serius yang dialami balita di Indonesia bahkan dunia.
"Ini permasalahan serius tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita tidak boleh mengendurkan upaya pencegahan dan penanganan stunting," kata Sahbirin pada acara Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).
Baca juga: Pemkab Simalungun Bertekad Turunkan Stunting di Angka 14%
Terkait hal ini, Sahbirin mengingatkan agar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dibentuk harus melakukan penanganan segera, rencana aksi harus difokuskan pada kantong-kantong stunting di daerah.
Prevalensi stunting Indonesia saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Meski prevalensi stunting ini banyak mengalami penurunan, namun melihat target nasional sebesar 14% di tahun 2024, penanganan stunting ini harus menjadi prioritas bersama.
Masih terkait stunting, Kalsel mempunyai kebijakan dan strategi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), bayi dan gizi buruk melalui deklarasi loksado dan komitmen bersama kepala daerah se-Kalimantan Selatan.(OL-5)
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Dalam sepekan Operasi Kepolisian Sikat 1 Intan 2025 yang dilaksakana oleh Polda Kalse, sebanyak 135 orang preman berhasil ditangkap.
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri sebelumnya dijadwalkan menyaksikan proses distribusi Makan Bergizi Geratis (MBG) di Posyandu Lamahora Barat II, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
KB pascapersalinan penting karena memiliki peran strategis dalam membantu ibu menjaga kesehatan reproduksinya setelah melahirkan.
"Apa yang dikerjakan pemerintah hari ini adalah semangat keadilan dan membuka ruang juga untuk laki-laki dalam partisipasi (keluarga berencana),"
Budi mengatakan tren #KaburAjaDul hanya sekadar luapan sesaat. Banyak masyarakat belum mengetahui prosedur panjang yang perlu ditempuh apabila ingin menjadi penduduk tetap di luar negeri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved