Headline
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
RI tetap komitmen perjuangkan kemerdekaan Palestina.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur Sumatra Barat (Wagub Sumbar) Audy Joinaldy memberikan apresiasi gerak cepat Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mempersiapkan vaksin untuk penyakit mulut dan kuku (PMK). Provinsi Sumbar sendiri mendapat 4.200 dosis vaksin dari Kementan.
“Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atas perhatian pengendalian penyakit PMK di Sumbar dengan memberikan bantuan vaksin PMK," ujar Audy saat pelaksanaan Apel Siaga dan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit PMK di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatra Barat, Kota Padang, Kamis (24/4). Ia memastikan 4.200 dosis vaksin PMK untuk Provinsi Sumbar bisa mencukupi karena prioritas vaksin tahap pertama ini untuk sekitar 700 sapi perah dan sapi di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Audy menjelaskan, alasan utama menjadikan sapi perah sebagai prioritas karena memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, susunya bisa menjadi bahan olahan seperti susu konsumsi dan keju. "Insyaallah bisa tercover. Kami memprioritaskan untuk sapi perah dan sapi yang ada di UPTD ya karena nilai ekonomi untuk peternak sendiri tinggi," ucap Audy.
Masyarakat tidak perlu khawatir dengan wabah PMK, imbuhnya, khususnya di Sumbar, menjelang Hari Raya Iduladha. Selain tidak menular ke manusia, wabah PMK di Sumbar tidak terlalu parah. Dari sekitar 4.000 populasi sapi yang mati hanya 4 ekor. "Ini bukan zoonosis menular ke manusia. PMK menular sesama hewan ruminansia. Jadi masyarakat jangan khawatir menjelang Iduladha ini," tutur Audy.
Baca juga: Satu Korban Hilang dalam Kecelakaan Bus City Trans Utama
Direktur Pengolahan dan Pemsaran Hasil Peternakan Tri Mela Sari mengatakan pemerintah terus memantau pelaksanaan vaksinasi PMK yang akan disuntikan ke sapi-sapi dengan kondisi sehat dan belum pernah terjangkit PMK, khususnya yang ada di Sumbar. "Pemerintah bekerja secara bersama mengatasi PMK melalui vaksinasi," tutur Mela di hadapan Wakil Gubernur Sumatra Barat, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kewan Sumbar, Kepala BPTU-HPT Padang Mengatas, Kepala Balai Veteriner Bukittinggi, dan Kepala Dinas dan Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Sumatra Barat.
Ia menyampaikan pemerintah dengan segala kemampuan yang dimiliki bersama antara Kementerian Pertanian, jajaran pemerintah provinsi, jajaran pemerintah kabupaten, dan stakeholders akan terus berupaya mengendalikan PMK dengan baik. "Untuk itu penting dilakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa penyakit PMK tidak zoonosis. Peternak tetap harus semangat dalam memelihara ternaknya," imbuh dia.
Selain vaksinasi, pengendalian PMK dengan memperketat lalu lintas hewan, khususnya dari zona merah dan kuning. Ini dlakukan agar penyebaran virus tidak meluas. (RO/OL-14)
Sudaryono menegaskan harga sapi di kandang peternak saat ini terpantau masih berada di bawah batas acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Kontes Ternak dan Bursa Sapi Potong di Rumah Potong Hewan (RPH) Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Sapi yang dirawat dengan baik akan tumbuh menjadi besar hingga beratnya bisa mencapai 500 kilogram. Ukuran itu dapat memproduksi banyak daging.
Emilia Achmadi, seorang ahli Gizi Olahraga yang merupakan lulusan Universitas Oklahoma, mengungkapkan bahwa kualitas daging sapi lokal dan impor dapat berbeda.
pengorbanan juga bisa dilakukan di lingkup yang paling kecil mulai dari level keluarga bahkan hingga rela berkorban demi bangsa dan negara.
Stok hewan kurban di Sulsel sangat mencukupi tahun ini, dengan ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing jauh melebihi kebutuhan masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved