Massa Minta BP2JK Meningkatkan Kinerja

BALAI Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat dituntut meningkatkan kinerja. Salah satunya dengan melakukan reformasi birokrasi terutama agar terwujudnya integritas organisasi.

Hal ini disampaikan juru bicara Forum Rumah Juang Rakyat, Ridwan
Ginanjar, Selasa (21/6). Ridwan yang juga Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan MPH Community mengatakan, pihaknya sudah melakukan aksi untuk menuntut reformasi birokrasi di BP2JK Jawa Barat.

Dalam aksi yang diikuti 1.000-an demonstran ini, kata dia, Rumah Juang
Rakyat menilai  BP2JK tidak dapat melakukan kinerja yang baik dalam
menyukseskan program dari Kementerian PU-Pera. "Harus ada reformasi
birokrasi, agar kinerja mereka lebih baik," katanya.

Dia menilai, banyak pembangunan yang dilakukan tidak selesai sehingga
terbengkalai. Dia pun meminta lembaga tersebut membersihkan internal
sehingga lebih berintegritas.

"BP2JK ini kan di bawah naungan Kemenerian PU-Pera yang seharusnya dapat melangsungkan kinerjanya secara bersih tanpa adanya mafia proyek yang merugikan negara," tutur Ridwan.

Sementara itu, Ferdy Oktavianus selaku Ketua Umum Himpunan Pelajar dan Mahasiswa MPH Community menambahkan BP2JK harus rasional karena
mempertanggungjawabkan pemilihan proyek yang menjadi jasa konstruksi di
Jawa Barat.

"BP2JK ini termasuk zona integritas dan anti penyuapan, maka perlu bertanggung jawab penuh terhadap kontruksi di Jawa Barat terhadap
masyarakat" ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Sonny Hendrawan, Sekretaris Wilayah
Ormas Pekat IB Jawa Barat. Dia mengatakan bahwa pimpinan dari BP2JK
harus rasional dan tidak boleh antikritik atau otoriter.

"Pimpinan BP2JK harus menerima aspirasi dari masyarakat Jawa Barat dan
tidak boleh menutup mata atas kejadian yang terjadi hari ini," kata
Sonny. (N-2)