Pemkab Cianjur Akan Perbaiki Data Kasus Stunting

DATA angka prevalensi kasus stunting di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih belum sama karena ada beberapa versi. Kondisi itu membuat adanya kesenjangan data sehingga perlu dibenahi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, tak memungkiri penanganan stunting di Kabupaten Cianjur dihadapkan dengan terjadinya permasalahan data. Tentu, sebut Cecep, perlu ada perbaikan terhadap data tersebut.

"Antara versi fasilitas dan komunitas itu terjadi kesenjangan hampir 29%. Nanti kita akan mencari formulasi data mana yang kira-kira paling mendekati kenyataan di lapangan," kata Cecep, Selasa (14/6).

Sementara ini, sebut Cecep, Pemkab Cianjur lebih condong menggunakan data hasil survei Riset Kesehatan Daerah (Riskesdas). Pasalnya, pendataan angka prevalensi kasus stunting menggunakan metodologi-metodologi yang dianggap mendekati keadaan sesungguhnya di lapangan.

"Kalau survei fasilitas itu ada unsur subjektivitas dari metodologi pengumpulan datanya. Sehingga terjadi kesenjangan data. Nah sekarang kita akan memperbaiki data yang dilakukan fasilitas untuk mengetahui potensi-potensi erornya atau biasnya. Nanti kita akan verifikasi lagi," sebut Cecep.

Ia menegaskan data valid sangat penting karena menentukan lokasi yang akan diintervensi menangani stunting. Sebab, ketidakakuratan data akan membuat upaya intervensi penanganan stunting sia-sia. "Jadi tidak tepat sasaran. Bisa buang sumber daya termasuk biaya," ungkapnya.

Dikatakan, butuh peran serta semua perangkat daerah memperbaiki data akurat pemetaan angka kasus stunting. Sehingga data itu akan menjadi dasar bagi Pemkab Cianjur menentukan program penanganannya.

"Termasuk peran TPK (tim pendamping keluarga) karena sangat strategis. Mereka tidak hanya mendampingi, tapi juga harus bisa berkontribusi terhadap perbaikan data yang akan mereprestasikan kondisi sesungguhnya di lapangan," tegas Cecep.

Pada prinsipnya, kata Cecep, data prevalensi kasus stunting tetap berpedoman hasil survei dari pemerintah pusat. Namun tentu pemerintah daerah pun harus melakukan verifikasi dan validasi data agar kondisinya sesuai kenyataan di lapangan.

"Ini nanti akan berkaitan dengan program penangananya. Leading sector penanganan stunting itu DP2KBP3A dan Dinas Kesehatan. Perangkat daerah lain sebagai penunjang seperti sektor infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan lainnya," pungkas Cecep. (OL-15)