Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEJUMLAH warga Prabumulih, Sumatera Selatan yang tergabung dalam Forum korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan jajarannya menindak komplotan mafia tanah dan segera membayar tanah SHM mereka yang digunakan untuk pembangunan proyek strategi nasional jalan tol lintas Sumatera.
Ketua FKMTI SK Budiardjo menjelaskan, kedatangan perwakilan warga prabumulih ke Badan Pengawas MA bertujuan untuk mengingatkan para hakim tidak bersengkongkol dengan mafia perampas tanah. Tanah SHM terbitan tahun 90 milik mereka saat ini sedang digugat untuk ketiga kalinya.
"Saya ingin Pak Jokowi tahu, Ini bukti bahwa tanah sertifikat tidak aman, masih bisa digugat. Tanah SHM mereka terbitan tahun 90. Riwayatnya jelas, dari warisan atau beli dan secara fisik mereka kuasai. Tapi tiba-tiba ada yang menggugat setelah tanah tersebut akan dibangun jadi jalan tol. Dan ini masif terjadi di seluruh Indonesia "ujar Budi, dalam keterangannya, Senin (13/6/2022).
Budi menambahkan, hal ini menunjukkan perintah Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah dan mafia peradilan tidak dijalankan jajarannya. Sebab, FKMTI sudah melaporkan 10 kasus perampasan tanah dengan bukti lengkap empat tahun lalu tapi hingga kini tidak ditindaklanjuti dan tidak ada penyelesaian. Menurut Budi, Presiden harus segera mengeluarkan Perpu Pemberantasan Mafia Tanah beserta bekingnya.
"FKMTI mendesak Presiden Jokowi segera keluarkan Perpu Pemberantasan mafia Tanah agar jajarannya tidak bertameng dengan segala peraturan saat ini yang melindungi kepentingan mafia Tanah. Ingat jabatan Presiden Jokowi tinggal 2 tahun lagi, perintahnya untuk berantas mafia tidak berjalan, malah semakin banyak korban mafia tanah"tandasnya
Sedangkan Kepala Desa Jungai, Prabumulih, Iskandar menjelaskan, tanah SHM mereka digugat hingga tiga kali oleh pihak lain dengan bukti hanya selembar salinan surat pernyataan. Anehnya, tulisan surat segel yang diakui ditandatangani pada tahun 1958 tersebut menggunakan Ejaan Baru dan tidak ada surat aslinya.
"Dua kali gugatan mereka dengan modal fotocopy surat segel itu sudah ditolak pengadilan. Artinya kami yang menang. Bukti mereka salinan surat segel tahun 58, Tapi tulisannya pakai Ejaan tahun 72. contohnya, tulisan surat tidak pakai oe,. Anehnya, mereka masih menggugat dengan bukti yang sama untuk ketiga kalinya"ungkapnya.
Kejanggalan ini pun telah mereka laporkan ke Polres Prabumulih, Laporan Polisi Nomor: LP-B/91/V/2021/SUMSEL/RES PBN. Namun tidak berjalan walaupun bukti-bukti lengkap sudah dilampirkan.
Sementara Edi Yusuf, warga Prabumulih lainnya, menjelaskan hingga kini belasan warga pemilik tanah SHM belum juga mendapat ganti rugi. Sedangkan kebun karet mereka sudah diratakan dengan tanah. Padahal, penghasilan utama warga berasal dari kebun karet.
"Tolonglah kami Pak Jokowi, untuk proyek jalan tol, kebun karet sudah tumbang, tapi kami belum terima uang. Padahal hasil karet itu penghasilan utama kami. Bisa dapat 2,5 juta tiap bulan "ujarnya. (OL-13)
Terkait bidan ZN, 49, yang melakukan malapraktik di Kota Prabumulih, Sumatra Selatan, polres setempat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka itu.
Limbah daun nanas yang selama ini dibuang, berhasil diubah menjadi serat kain yang memiliki nilai yang lebih tinggi lagi.
Tujuh nama penjabat akan mengisi kekosongan kepemimpinan kepala daerah di Sumsel. Pelantikan akan dilakukan pada Senin, 18 September 2023.
PLN Unit Induk Distribusi Sumatra Selatan, Jambi dan Bengkulu menghadirkan Bank Sampah Mobile Prabumulih.
MESKI sudah selesai pengerjaan konstruksinya, namun jalan tol Trans Sumatra ruas Indralaya- Prabumulih (Indraprabu) belum resmi dibuka secara penuh.
PULUHAN perempuan di Kota Prabumulih antusiasi mengikuti kelas memasak bersama komunitas Dapuria Prabumulih, kemarin.
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved