Kelompok Khilafatul Muslimin sudah Masuk ke Bandung Barat

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menduga gerakan kelompok Khilafatul Muslimin sudah muncul di wilayahnya.

Pasalnya, baru-baru ini, tersebar selebaran yang berisikan pesan dakwah yang diedarkan rombongan bermotor memakai atribut serba hijau lengkap dengan membawa bendera dan spanduk. Gerakan ini pernah terdeteksi di wilayah Parongpong dan Cisarua sambil membagikan selebaran kepada masyarakat.

Kepala Kesbangpol Bandung Barat, Soeryaman mengakui, berdasarkan hasil
penyelidikan, kelompok Khilafatul Muslimin sudah pernah berkegiatan di
wilayahnya. "Benar ada kegiatan di Bandung Barat," kata Soeryaman, Kamis (2/6).

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI serta unsur terkait
lainnya terkait kemunculan gerakan Khilafatul Muslimin di Bandung Barat. Diduga, gerakan ini dilakukan untuk menyosialisasikan keberadaan Khilafatul Muslimin.

"Sepertinya yang sudah terumumkan sedang menyosialisasikan selebaran itu," ujarnya.

Kesbangpol Bandung Barat belum bisa menyimpulkan apakah kegiatan konvoi
sambil bagi-bagi selebaran berkaitan dengan salah satu organisasi terlarang atau bukan. Pasalnya, dugaan ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian.

"Kami tegaskan bakal terus menggencarkan sosialisasi idelogi negara Pancasila agar hal yang sudah terjadi ini tidak terulang kembali di wilayah Bandung Barat," jelasnya.

GP Ansor

Terpisah, Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Kota Cimahi menolak keras
keberadaan kelompok Khilafatul Muslimin. Hal ini ditandai dengan munculnya spanduk penolakan dari berbagai elemen masyarakat termasuk ormas keagamaan.

"Memang dari pusat belum ada instruksi/arahan apa-apa. Tapi kami dari PC GP Ansor Cimahi sepakat akan memasang spanduk di sembilan titik menolak khilafatul Muslimin. Langkah ini sudah disetujui PW GP Ansor Jabar," kata Ketua PC GP Ansor Cimahi, Salman Faris.

Salman menyatakan, spanduk tersebut lebih mengarah pada penolakan
eksistensi kelompok Khilafatul Muslimin, bukan kepada paham khilafah yang dibawa kelompok tersebut.

"Jadi yang ditolak itu kelompoknya, bukan pahamnya. Kalau pahamnya yang
dimunculkan di spanduk, takut memantik eks FPI dan HTI. Nanti malah kembali ramai," ucap Salman.

Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat, Deni
Ahmad Haidar meminta aparat berwajib segera bertindak jika keberadaan
Khilafatul Muslimin bisa merongrong keutuhan bangsa.

"Intinya kita pernah punya pengalaman soal kelompok atau orang-orang yang mengkampanyekan gagasan yang berujung pada penggantian sistem negara, tentu hal itu harus ditolak. Nah negara kita punya aparat yang diberi wewenang untuk melindungi negara," kata Deni. (N-2)