Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Agincourt Resources (PTAR) pengelola Tambang Emas Martabe mendukung pembangunan penambahan fasilitas Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Tingkat IV di Batangtoru, Tapanuli Selatan, berupa Ruang Radiologi, Ruang Jenazah, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) senilai total Rp. 690 juta.
Fasilitas tambahan yang akan dibangun berupa Ruang Radiologi, Ruang Jenazah, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan peletakan batu pertama telah dilakukan oleh General Manager Operations PTAR Rahmat Lubis, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tapanuli Selatan, AKBP Roman Smaradhana Elhaj, Kepala RS Bhayangkara Tingkat IV Batangtoru, dr Tommy Rivelino Sp.B, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tapanuli Selatan Chairul Rizal Lubis di Batangtoru, Rabu (18/55).
Rahmat Lubis menyatakan program bantuan ini merupakan salah satu komitmen PTAR di bidang kesehatan, khususnya sebagai bentuk kontribusi dalam peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat di Batangtoru, Tapanuli Selatan.
“Dukungan untuk perbaikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat di lingkar tambang adalah salah satu prioritas PTAR, dan tentunya pembangunan ketiga fasilitas ini diharapkan meningkatkan pelayanan RS Bhayangkara Tingkat IV Batangtoru sehingga lebih memadai,” kata Rahmat.
Menurut Rahmat, PTAR saat ini menjalin kolaborasi dan bermitra dengan berbagai institusi kesehatan, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sipirok, Puskesmas Batangtoru dan Puskesmas Muara Batangtoru.
“Kami terus bekerja sama dengan semua lini dan tentunya dengan adanya fasilitas RS Bhayangkara Tingkat IV Batangtoru ini, akan semakin memudahkan masyarakat di Batangtoru dan sekitarnya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik,” kata Rahmat.
Sementara itu Senior Manager Community Relations, Christine Pepah menyatakan program ini adalah wujud Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) PTAR bidang infrastruktur kesehatan, bermitra dengan Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.
Pembangunan ini rencananya akan dilaksanakan selama tiga bulan oleh salah satu kontraktor lokal. “Program bantuan ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit terhadap standar kesehatan masyarakat yang terjangkau dengan fasilitas yang memadai,” tambah Christine.
Ke depannya, lanjut Christine, PTAR dan Polres Tapanuli Selatan serta sejumlah mitra terkait akan terus melakukan sosialisasi dan promosi, bahwa RS Bhayangkara Tingkat IV Batangtoru tersebut menjadi fasilitas kesehatan bagi masyarakat umum di Batangtoru dan sekitarnya yang
membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak hanya diperuntukkan bagi anggota Polri. (RO/E-1)
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak melayani pasien peserta BPJS segmen PBI
Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan angka kejadian yang terus meningkat seiring perubahan gaya hidup.
Saat ini, fasilitas kesehatan maupun SDM kesehatan di Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah dengan rumah sakit di Malaysia maupun Singapura.
Biaya pengobatan di Penang, termasuk tindakan medis serius, seringkali lebih terjangkau daripada RS swasta premium di Indonesia.
Penelitian University of Leeds terhadap 1.832 pasien menunjukkan bahwa kenyamanan selama perawatan memiliki korelasi positif terhadap proses pemulihan pasien.
PT Multi Harapan Utama (MHU) memanfaatkan momentum Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 untuk menegaskan kembali pentingnya keselamatan kerja.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mengusulkan rencana penyesuaian wilayah pertambangan (WP) Tahun 2025.
PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMSGI, terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan pertambangannya.
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved