Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan telah melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan hasil pemetaan, terjadi penambahan dari semula lima wilayah menjadi tujuh wilayah yang rawan karhutla di Sumsel.
Ketujuh wilayah tersebut yakni OKI, Muba, Banyuasin, Muara Enim, PALI, Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dan Lahat. Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel, Ansori mengatakan berdasarkan geografi wilayah tentunya wilayah yang rawan yaitu OKI, Muba Banyuasin, Muara Enim dan PALI.
Hal itu karena kelima wilayah tersebut lahan gambutnya luas. Sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Namun berkaca dari tahun sebelumnya, ada penambahan dua daerah yang luasan karhutlanya cukup luas yakni OKUS dan Lahat.
"Dua wilayah ini kebanyakan kebun milik masyarakat yang melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Sedangkan, untuk indikasi pembakaran yang dilakukan perusahaan belum ditemukan," katanya.
Ia menyebutkan saat ini kondisi cuaca di Sumsel masih memasuki musim pancaroba sehingga terkadang panas. Namun, tiba-tiba menghadapi hujan. Pihaknya memprediksi puncak kemarau ini akan terjadi pada Agustus mendatang.
Meski demikian, pihaknya telah bersiaga. Apalagi, Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel terkait siaga karhutla telah dikeluarkan. "Jadi baik personel maupun peralatan semua telah disiapkan. Namun, akan diturunkan sesuai dengan eskalasi di lapangan. Jika besar maka diturunkan, jika kecil masih menjadi tanggung jawab daerah tersebut," ujarnya.
Untuk jumlah personil yang diturunkan masih sama dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5.000 personil gabungan dari masing-masing OPD. Selain itu, pihaknya juga telah mengajukan penggunakan delapan unit helikopter waterboombing kepada pemerintah pusat. "Nantinya helikopter ini diturunkan tidak sekaligus melainkan sesuai kondisi karhutla," terangnya.
Bahkan pihaknya menyebutkan, sebaran hotspot terus bertambah. Tercatat, pada Februari lalu hotspot di Sumsel hanya 80 titik. Kemudian, Maret bertambah 100 titik menjadi 180 titik. Lalu, pada April kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 212 titik. Sedangkan, pada awal Mei ini hotspot terpantau yakni sebanyak 70 titik.
Hotspot ini tersebar di beberapa wilayah di Sumsel terkecuali di Palembang. Hotspot ini sendiri tidak selalu berujung kepada karhutla. "Berdasarkan catatan kami sejak awal tahun hotspot yang terpantau totalnya 608 titik," pungkasnya. (OL-15)
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk mendukung upaya pemerintah mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
secara nasional, sejak 1 Januari hingga 22 Mei 2025, terjadi 179 kejadian kebakaran lahan di sejumlah provinsi.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendorong pemerintah daerah berkolaborasi dengan para pelaku usaha untuk bersiaga mencegah kebakaran lahan.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengimbau segenap pelaku industri sawit saling berkoordinasi serta melakukan konsolidasi dengan Gapki.
Dalam kurun waktu sepekan terakhir, ada lima lokasi telah dilalap api. Salah satunya kebakaran lahan di Jalan Bumi Ayu Gang Aswari, Kecamatan Baamang pada Rabu (12/2).
Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pendakian menuju Gunung Rinjani melalui jalur pendakian Senaru, Kabupaten Lombok Utara, ditutup sementara.
Camat dan Lurah diminta melakukan sosialisasi kepada RT dan RW agar mengingatkan warga tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Pada 2 Juni 2025, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan rencana program 100 hari kerja.
Usulan ini didasarkan pada data BMKG yang memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung pada Juli-Agustus mendatang
Penurunan luas karhutla dimulai sejak 2015 seluas 2,6 juta hektare, menjadi 1,6 juta hektar (2019), 1,1 juta hektare (2023), dan 24.154 hektare pada 2024.
Selain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ancaman kekeringan juga menjadi perhatian serius.
Agustan Saining mengatakan persemaian ini dibangun oleh Pemprov Kalteng melalui Dinas Kehutanan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved