Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan telah melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan hasil pemetaan, terjadi penambahan dari semula lima wilayah menjadi tujuh wilayah yang rawan karhutla di Sumsel.
Ketujuh wilayah tersebut yakni OKI, Muba, Banyuasin, Muara Enim, PALI, Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dan Lahat. Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel, Ansori mengatakan berdasarkan geografi wilayah tentunya wilayah yang rawan yaitu OKI, Muba Banyuasin, Muara Enim dan PALI.
Hal itu karena kelima wilayah tersebut lahan gambutnya luas. Sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Namun berkaca dari tahun sebelumnya, ada penambahan dua daerah yang luasan karhutlanya cukup luas yakni OKUS dan Lahat.
"Dua wilayah ini kebanyakan kebun milik masyarakat yang melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Sedangkan, untuk indikasi pembakaran yang dilakukan perusahaan belum ditemukan," katanya.
Ia menyebutkan saat ini kondisi cuaca di Sumsel masih memasuki musim pancaroba sehingga terkadang panas. Namun, tiba-tiba menghadapi hujan. Pihaknya memprediksi puncak kemarau ini akan terjadi pada Agustus mendatang.
Meski demikian, pihaknya telah bersiaga. Apalagi, Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel terkait siaga karhutla telah dikeluarkan. "Jadi baik personel maupun peralatan semua telah disiapkan. Namun, akan diturunkan sesuai dengan eskalasi di lapangan. Jika besar maka diturunkan, jika kecil masih menjadi tanggung jawab daerah tersebut," ujarnya.
Untuk jumlah personil yang diturunkan masih sama dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5.000 personil gabungan dari masing-masing OPD. Selain itu, pihaknya juga telah mengajukan penggunakan delapan unit helikopter waterboombing kepada pemerintah pusat. "Nantinya helikopter ini diturunkan tidak sekaligus melainkan sesuai kondisi karhutla," terangnya.
Bahkan pihaknya menyebutkan, sebaran hotspot terus bertambah. Tercatat, pada Februari lalu hotspot di Sumsel hanya 80 titik. Kemudian, Maret bertambah 100 titik menjadi 180 titik. Lalu, pada April kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 212 titik. Sedangkan, pada awal Mei ini hotspot terpantau yakni sebanyak 70 titik.
Hotspot ini tersebar di beberapa wilayah di Sumsel terkecuali di Palembang. Hotspot ini sendiri tidak selalu berujung kepada karhutla. "Berdasarkan catatan kami sejak awal tahun hotspot yang terpantau totalnya 608 titik," pungkasnya. (OL-15)
Kebakaran melanda Arthur’s Seat, bukit ikonik di Edinburgh, Skotlandia. Api cepat menjalar di Holyrood Park, memaksa evakuasi warga dan wisatawan.
Kementerian Kehutanan menindak tegas pelaku kebakaran hutan. Sebanyak 10 korporasi telah disegel dan dalam penyelidikan dan 2 perusahaan dikenakan sanksi administratif.
Gakkum Kehutanan menyegel sejumlah titik areal bekas terbakar yang berada dalam kawasan hutan produksi pada PBPH PT. PML, di Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan.
Di Kota Palangkaraya luas lahan yang dilahap si jago merah mencapai 16,99 hektare dengan 55 kejadian kebakaran terjadi di sejumlah titik.
Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut mencapai 1.149,02 hektare, per 31 Mei 2025.
Api berasal dari bakaran tumpukan sampah liar yang ditinggalkan oleh orang yang membakar.
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved