KASUS stunting jadi fokus penanganan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pasalnya, berdasarkan data pada 2021, prevalensi angka kasus stunting di wilayah tersebut masih cukup tinggi.
Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengaku menginstruksikan perangkat daerah teknis berkontribusi terhadap upaya penurunan angka kasus stunting. Dalihnya, kasus stunting konteksnya tidak hanya soal kesehatan, tapi juga sektor lainnya.
"Penanganan stunting bukan hanya tugas BKKBN (DP2KBP3A) dan Dinas Kesehatan, tapi semua OPD (organisasi perangkat daerah). Penanganan stunting harus dilakukan keroyokan," tegas Herman sesuai menghadiri Apel Siaga Tim Penanganan Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak di Bale Prayoga Komplek Pendopo Cianjur, Kamis (12/5).
Artinya, sebut Herman, penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif. Selain kesehatan, lanjut Herman, harus diperhatikan juga sektor ekonomi keluarga, infrastruktur hunian keluarga, pemenuhan asupan gizi, pendidikan, dan lainnya.
"Misalnya infrastruktur rumah masyarakat, apakah sejauh ini sudah memiliki jamban atau belum, apakah infrastuktur jalannya sudah memadai atau belum. Jadi penanganannya harus melibatkan semua OPD," tegas Herman.
Prevalensi angka kasus stunting di Kabupaten Cianjur berada di kisaran 33,7%. Tahun ini ditargetkan bisa turun menjadi 20,23%.
Herman meyakini, soliditas dan kolaborasi dsri semua OPD di Kabupaten Cianjur akan berdampak besar terhadap penurunan angka kasus stunting. Karena itu, Herman mengharapkan semua perangkat daerah bisa fokus mengimplementasikan upaya penurunan angka stunting.
"Nasib Kabupaten Cianjur ke depan ditentukan tumbuh kembang anak-anak. Kalau sekarang anak-anak asupan gizinya kurang bagus, dampaknya akan dirasakan ke depan. Kuncinya, stunting harus tuntas," terangnya.
Stunting identik dengan angka kemiskinan. Pasalnya, mayoritas anak yang mengalami stunting berasal dari keluarga kurang mampu.
"Tapi ada juga anak yang mengalami stunting dari keluarga mampu. Bisa jadi karena kurangnya perhatian orangtua dan lainnya. Makanya, 1.000 hari usia anak itu yang menjadi hal penting tumbuh kembang anak," ujarnya.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) juga sangat penting mencegah terjadinya kasus stunting. Mereka bisa memberikan advis kepada para calon pengantin, misalnya usai pernikahan betul-betul ideal serta ditunjang ekonomi yang cukup dan lainnya.
"Ini dilakukan agar nanti bisa melahirkan anak yang sehat. Ending-nya, anak-anak yang lahir di Kabupaten Cianjur dalam kondisi sehat serta pertumbuhannya bisa menjadi anak cerdas dan pintar dari keilmuan serta berakhlak mulia sesuai visi dan misi maju, mandiri, religius, dan berakhlak mulia," pungkasnya.
Pada 2022, prevalensi angka kasus stunting di Kabupaten Cianjur diharapkan bisa turun sesuai target Pemprov Jabar di kisaran 29,59%, pada 2023 angka prevalensinya ditarget sebesar 24,97%, dan pada 2024 sebesar 20,23%. Sementara target angka prevalensi kasus stunting yang ditarget Pemprov Jabar pada 2024 sebesar 13,96%.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo, menuturkan untuk membantu percepatan penurunan kasus stunting, di Kabupaten Cianjur sudah dibentuk sebanyak 1.908 TPK. Satu TPK terdiri dari tiga orang yakni bidan/ahli gizi, kader PKK, serta kader KB.
"Kalau dijumlahkan, kami merekrut sebanyak 5.724 orang untuk kebutuhan TPK," sebut Heri didampingi Kepala Bidang PKK DP2KBP3A, Atik Sartika. (OL-15)
