Pelabuhan Merak Macet, Manajemen ASDP Dipertanyakan

ANTREAN panjang kendaraan yang akan menyeberangi lintasan
Merak-Bakauheni menjelang libur Lebaran tahun ini menunjukkan
ketidaksiapan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"Di Merak-Bakauheni ada 74 kapal yang siap beroperasi, tetapi tidak
lebih dari 40% saja yang tertampung di dermaga. Sisanya yang 60% kapal
terpaksa mengganggur dan tidak bisa beroperasi," Ketua  Dewan Pembina
DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap)  Bambang Haryo Soekartono di Surabaya, kemarin.

Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur itu juga menambahkan antrean panjang itu terjadi karena PT ASDP tidak segera membangun sejumlah dermaga yang layak dan cukup untuk mengantisipasi jumlah kapal yang ada di lintasan tersebut.

Akibatnya, terjadi kapasitas mengganggur (idle capacity) yang sangat
besar dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin
menyeberang. "Ini satu kesalahan manajemen transportasi, seharusnya
pemerintah menekan ASDP segera membangun dermaga untuk antisipasi
penambahan kapasitas angkut," ujarnya.

Berdasarkan pantauan, terjadi antrean panjang kendaraan menjelang
Pelabuhan Merak hingga 19 kilometer pada Jumat (29/4/2022). Kemacetan parah tidak hanya terjadi di jalan tol, tetapi hingga jalan arteri menuju Merak.

Menurut Bambang Haryo, kekurangan dermaga yang terjadi selama ini
mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak terangkut, serta kerugian bagi perusahaan pelayaran yang sudah menyiapkan kapalnya dengan baik tetapi tidak bisa dioperasikan.

Kondisi itu diperparah dengan tidak dapat dimanfaatkannya dermaga 5
secara maksimal karena beberapa dolphin di dermaga 5 Bakauheni mengalami kerusakan parah dan infrastruktur lainnya tidak layak.

"Demikian juga dermaga 7 perairan kolam dermaga sangat dangkal, sehingga dermaga 5 dan dermaga 7 tidak bisa digunakan untuk kapal ukuran besar," tambahnya.

Selain itu, tutur Bambang Haryo, ASDP yang memonopoli dermaga eksekutif
mengoperasikan kapal-kapalnya yang berukuran kecil dengan kecepatan
rendah. "Ini sudah saya peringatkan kepada pemerintah agar dermaga
eksekutif harus bisa diisi oleh kapal-kapal berukuran besar dan
kecepatannya tinggi, yang begitu banyak dimiliki swasta," ungkapnya.

Dia mengatakan, kapal-kapal swasta itu memenuhi syarat yakni ukuran
besar dan kecepatan tinggi sehingga bisa menggantikan kapal-kapal ASDP
di dermaga eksekutif agar kapasitas/daya tampungnya menjadi jauh lebih
besar. Namun, hingga kini antisipasi tersebut tidak dilakukan.

Menurut dia, anggapan keliru jika dikatakan jumlah kapal di
Merak-Bakauheni kurang. "Yang benar adalah separuh lebih jumlah kapal di lintasan itu tidak dapat dioperasikan."

Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menilai manajemen ASDP amburadul
dalam pengelolaan kepelabuhanan. Selain masalah dermaga, sistem tiket
online yang dikelola ASDP juga bermasalah sehingga menyebabkan antrean
panjang kendaraan dan memicu praktik percaloan.

"Jadi jangan salahkan masyarakat kalau terjadi antrean panjang. Wajar
masyarakat bingung karena persiapan sangat kurang dan sosialisasi minim," kata Ketua Ikatan Alumni ITS Surabaya ini.

Bambang Haryo mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan standar
pelayanan minimum (SPM) bagi pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh
ASDP, terutama menyiapkan dermaga yang cukup untuk bisa mengantisipasi
dan menampung jumlah kapal yang beroperasi di lintasan tersebut.

"Selain itu, ASDP harus bisa memberikan pelayanan maksimum untuk
penumpang ekonomi seperti yang dilakukan di moda transportasi udara
tanpa harus dieksekutifkan. ASDP juga harus fokus di bidangnya, tidak
perlu ikut-ikutan berbisnis yang bukan bidangnya," tutupnya. (N-2)