Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH pusat akan segera merealisasikan pembangunan bendungan Riam Kiwa, Kabupaten Banjar, sebagai salah satu upaya mereduksi ancaman bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun proyek senilai Rp1,7 triliun tersebut masih terganjal pembebasan lahan dan alih fungsi kawasan hutan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur di Kalsel sudah diakomodir pemerintah pusat. Salah satunya pembangunan bendungan Riam Kiwa.
"Pembangunan bendungan Riam Kiwa akan dimulai pada akhir tahun ini. Keberadaan bendungan ini sangat penting untuk mereduksi banjir di Kabupaten Banjar dan Kalsel," ucap Syaifullah.
Dalam kunjungan kerja di Kalsel, sejak Senin (18/4), Komisi V DPR RI telah menerima aspirasi sejumlah usulan pembangunan infrastruktur di Kalsel. Syaifullah berharap usulan proyek-proyek strategis di Kalsel ini dapat terakomodir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait pembangunan bendungan Riam Kiwa ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya beberapa waktu lalu mengungkapkan rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar yang masih terkendala alih fungsi lahan. Menteri LHK telah menginstruksikan Dirjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
Baca juga: Stafsus Wapres Berharap Pembangunan Bendungan Bolango Ulu Dipercepat
Bendungan Riam Kiwa didesain seluas 771,51 hektare, berada di dua desa yakni Desa Angkipih dan Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Dari luas tersebut 753,85 hektare masuk dalam kawasan hutan, 5,81 hektare berada di area penggunaan lain dan 11,85 hektare merupakan hutan produksi terbatas.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan kunjungan Komisi V DPR RI membawa angin segar bagi pembangunan Kalsel.
"Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bendungan dan pelabuhan sangat kami butuhkan. Apalagi dikaitkan dengan posisi Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara," kata Roy.
Pemprov Kalsel sendiri mengusulkan sejumlah infrastruktur strategis seperti jalan Lintas Banjarbaru-Batulicin, jalan akses Bandara Syamsudin Noor, Jembatan Penghubung Pulau Laut Pulau Kalimantan, Jembatan Duplikasi Paringin, jalan lintas tengah Mataraman-Sungai Ulin.
Kemudian, Jalur Kereta Api Tanjung-Banjarmasin, pengembangan Pelabuhan Trisakti, Pelabuhan Swarangan, Bandara Warukin, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Kusan, pengendali Banjir dan Bendungan Pancur Hanau Hulu Sungai Tengah, Penanggulangan Kekumuhan Kawasan Perkotaan, Rumah Susun ASN Banjarbakula, Pegembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Banjarbakula, Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Pedesaan serta Bus Rapid Transit Banjarbakula.(OL-5)
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved