Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH pusat akan segera merealisasikan pembangunan bendungan Riam Kiwa, Kabupaten Banjar, sebagai salah satu upaya mereduksi ancaman bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun proyek senilai Rp1,7 triliun tersebut masih terganjal pembebasan lahan dan alih fungsi kawasan hutan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur di Kalsel sudah diakomodir pemerintah pusat. Salah satunya pembangunan bendungan Riam Kiwa.
"Pembangunan bendungan Riam Kiwa akan dimulai pada akhir tahun ini. Keberadaan bendungan ini sangat penting untuk mereduksi banjir di Kabupaten Banjar dan Kalsel," ucap Syaifullah.
Dalam kunjungan kerja di Kalsel, sejak Senin (18/4), Komisi V DPR RI telah menerima aspirasi sejumlah usulan pembangunan infrastruktur di Kalsel. Syaifullah berharap usulan proyek-proyek strategis di Kalsel ini dapat terakomodir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait pembangunan bendungan Riam Kiwa ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya beberapa waktu lalu mengungkapkan rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar yang masih terkendala alih fungsi lahan. Menteri LHK telah menginstruksikan Dirjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
Baca juga: Stafsus Wapres Berharap Pembangunan Bendungan Bolango Ulu Dipercepat
Bendungan Riam Kiwa didesain seluas 771,51 hektare, berada di dua desa yakni Desa Angkipih dan Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Dari luas tersebut 753,85 hektare masuk dalam kawasan hutan, 5,81 hektare berada di area penggunaan lain dan 11,85 hektare merupakan hutan produksi terbatas.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan kunjungan Komisi V DPR RI membawa angin segar bagi pembangunan Kalsel.
"Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bendungan dan pelabuhan sangat kami butuhkan. Apalagi dikaitkan dengan posisi Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara," kata Roy.
Pemprov Kalsel sendiri mengusulkan sejumlah infrastruktur strategis seperti jalan Lintas Banjarbaru-Batulicin, jalan akses Bandara Syamsudin Noor, Jembatan Penghubung Pulau Laut Pulau Kalimantan, Jembatan Duplikasi Paringin, jalan lintas tengah Mataraman-Sungai Ulin.
Kemudian, Jalur Kereta Api Tanjung-Banjarmasin, pengembangan Pelabuhan Trisakti, Pelabuhan Swarangan, Bandara Warukin, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Kusan, pengendali Banjir dan Bendungan Pancur Hanau Hulu Sungai Tengah, Penanggulangan Kekumuhan Kawasan Perkotaan, Rumah Susun ASN Banjarbakula, Pegembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Banjarbakula, Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Pedesaan serta Bus Rapid Transit Banjarbakula.(OL-5)
DUA bandara di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni bandara Syamsudin Noor Banjarbaru dan bandara Bersujud, Kabupaten Tanah Bumbu, akan melayani penerbangan internasional.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyegel lahan milik perusahaan perkebunan sawit PT Sentosa Swadaya Mineral (SSM) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel)
POLDA Kalimantan Selatan (Kalsel) menerbitkan maklumat larangan membakar lahan bagi masyarakat dan korporasi, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.
Koperasi tersebut antara lain di Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Telawang, Basirih, dan Kuin Cerucuk dan satu koperasi dari Kabupaten Banjar, Kelurahan Indra Sari.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000.
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur nasional periode 2025–2029 mencapai US$ 625,37 miliar (Rp10.162 triliun).
Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tengah giat memodernisasi sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.
Kawasan Canggu kian dilirik investor dunia sebagai aset investasi potensial, tak hanya untuk masa kini tetapi juga jangka panjang.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
PingCAP mengumumkan perluasan kolaborasi strategis dengan Microsoft. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat adopsi infrastruktur data modern
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved