Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH pusat akan segera merealisasikan pembangunan bendungan Riam Kiwa, Kabupaten Banjar, sebagai salah satu upaya mereduksi ancaman bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun proyek senilai Rp1,7 triliun tersebut masih terganjal pembebasan lahan dan alih fungsi kawasan hutan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur di Kalsel sudah diakomodir pemerintah pusat. Salah satunya pembangunan bendungan Riam Kiwa.
"Pembangunan bendungan Riam Kiwa akan dimulai pada akhir tahun ini. Keberadaan bendungan ini sangat penting untuk mereduksi banjir di Kabupaten Banjar dan Kalsel," ucap Syaifullah.
Dalam kunjungan kerja di Kalsel, sejak Senin (18/4), Komisi V DPR RI telah menerima aspirasi sejumlah usulan pembangunan infrastruktur di Kalsel. Syaifullah berharap usulan proyek-proyek strategis di Kalsel ini dapat terakomodir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait pembangunan bendungan Riam Kiwa ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya beberapa waktu lalu mengungkapkan rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar yang masih terkendala alih fungsi lahan. Menteri LHK telah menginstruksikan Dirjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
Baca juga: Stafsus Wapres Berharap Pembangunan Bendungan Bolango Ulu Dipercepat
Bendungan Riam Kiwa didesain seluas 771,51 hektare, berada di dua desa yakni Desa Angkipih dan Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Dari luas tersebut 753,85 hektare masuk dalam kawasan hutan, 5,81 hektare berada di area penggunaan lain dan 11,85 hektare merupakan hutan produksi terbatas.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan kunjungan Komisi V DPR RI membawa angin segar bagi pembangunan Kalsel.
"Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bendungan dan pelabuhan sangat kami butuhkan. Apalagi dikaitkan dengan posisi Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara," kata Roy.
Pemprov Kalsel sendiri mengusulkan sejumlah infrastruktur strategis seperti jalan Lintas Banjarbaru-Batulicin, jalan akses Bandara Syamsudin Noor, Jembatan Penghubung Pulau Laut Pulau Kalimantan, Jembatan Duplikasi Paringin, jalan lintas tengah Mataraman-Sungai Ulin.
Kemudian, Jalur Kereta Api Tanjung-Banjarmasin, pengembangan Pelabuhan Trisakti, Pelabuhan Swarangan, Bandara Warukin, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Kusan, pengendali Banjir dan Bendungan Pancur Hanau Hulu Sungai Tengah, Penanggulangan Kekumuhan Kawasan Perkotaan, Rumah Susun ASN Banjarbakula, Pegembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Banjarbakula, Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Pedesaan serta Bus Rapid Transit Banjarbakula.(OL-5)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Pengembangan kota mandiri baru di koridor utara-timur Jakarta memasuki tahun keempat dengan hunian, area komersial, sekolah, serta rencana CBD dan infrastruktur modern.
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved