Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
POLDA Sumutera Utara (Sumut) mulai melakukan pengusutan terhadap dugaan praktik pengoplosan gas elpiji nonsubsidi. "Kami sudah membentuk tim dan mereka sudah mulai bekerja," ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Senin (11/4).
Menurut Hadi, sebagai langkah awal mengungkap kasus dugaan pengoplosan ini tim Polda Sumut sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Pertamina. Setelah itu, tim tersebut kini sedang melakukan penelusuran di lapangan.
Hadi memastikan Polda Sumut berkomitmen kuat memproses hukum setiap penyelewengan barang bersubsidi, termasuk gas elpiji 3 kg. Terlebih dalam kondisi saat ini mereka sedang memerketat pengawasan distribusi BBM dan elpiji dalam suasana Ramadan hingga perayaan Idulfitri 1443 Hijriah.
Seperti diketahui, isu dugaan pengoplosan elpiji kembali menyeruak ke tengah publik beberapa waktu terakhir. Hal itu setelah pada Senin (5/5), Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan sedang melakukan pemeriksaan terhadap PT HTJG terkait dengan dugaan pengoplosan elpiji.
Section Head Communication dan Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Agustiawan mengungkapkan, PT HTJG merupakan salah satu agen elpiji nonsubsidi yang berbasis di Kota Pematangsiantar.
Agen yang beralamat di Jalan Kartini Bawah, Nomor 38A, Kota Pematangsiantar itu diduga mengisi ulang elpiji 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg bukan di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Seharusnya agen tersebut melakukan pengisian ulang di SPPBE PT Sumber Wijaya di Perdagangan, Kabupaten Simalungun dan SPPBE PT Wanantara Dharma Satria di Kabupaten Deliserdang.
Namun agen itu diduga mengisi ulang dengan memindahkan isi elpiji subsidi 3 kg ke elpiji nonsubsidi 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg. Pengoplosan itu dilakukan di salah satu gudang yang sebelumnya berada di Kawasan Industri Medan (KIM) 2, Mabar, Deliserdang.
Informasi tersebut kemudian mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian. Dalam kunjungan kerjanya di Kota Medan, Kamis (7/4), Ramson meminta Pertamina merespon dugaan kasus ini bekerja sama dengan pihak kepolisian. (OL-15)
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
PEMERINTAH tengah merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga elpiji 3 kilogram menjadi satu harga nasional. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Takbiran dapat digelar di masjid, musala, atau tempat yang sudah dipersiapkan.
Endi mengatakan, jumlah tersebut berasal dari sejumlah satuan kerja mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polda.
ENAM kepolisian daerah (polda) menyelenggarakan Tactical Floor Game (TFG) kesiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik serta libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Kehadiran kantor kepolisian itu untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng Kombes Parajohan Simanjuntak mengatakan, ekshumasi dilakukan berdasarkan permintaan keluarga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved