BI Kalteng Menilai PPN 11% Berpotensi Mendorong Kenaikan Inflasi

PENERAPAN kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah pusat
pada April 2022 menjadi sebesar 11% dan kondisi geopolitik akibat prang
antara Rusia dan Ukraina berpotensi mendorong kenaikan inflasi.

Karena itu pemerintah diminta melakukan antisipasi dengan memastikan
ketersediaan kebutuhan pokok yang mencukupi di masyarakat.

Hal itu dikatakan Kepala Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Kalimantan Tengah, Yura Djalins, Kamis (31/3).

Dijelaskan Yura, dari pemantauan mobilitas masyarakat Kalimantan Tengah
pada Maret 2022, terdapat peningkatan dan di atas rata-rata pergerakan masyarakat pada periode 3 Januari-6 Februari.

Meskipun dari sisi ekonomi peningkatan mobilitas akan berdampak positif
dan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Namun pada sisi lain
dapat mendorong kenaikan inflasi lebih lanjut, jika tidak dilakukan
antisipasi dengan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok yang mencukupi di masyarakat.

"Apalagi saat ini, kondisi geopolitik akibat perang antara Rusia dan Ukraina berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan pangan. Pengaruh lainnya ialah penerapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pemerintah Pusat pada April 2022 menjadi sebesar 11%," ujarnya.

Menyinggung inflasi pada Ramadan ini, Yura meyakini akan tetap terkendali, sesuai sasaran berdasarkan persiapan yang telah dan akan dilakukan. Seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalteng yang bersinergi dengan para pelaku usaha sejak awal Maret 2022.

"Untuk upaya pengendalian inflasi, BI Kalteng juga merekomendasikan
kepada pemerintah daerah agar pada jangka menengah dapat dilakukan integrasi sektor pertanian dengan sektor digital dalam rangka perluasan pemasaran untuk mendukung keterjangkauan harga," ujarnya. (N-2)