LANGKAH pemerintah yang melepas harga minyak goreng kemasan
sesuai kondisi pasar dinilai tepat. Selain tidak menyeragamkan harga,
inipun dinilai mampu mengembalikan ketersediaan produk tersebut.
Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa,
menjelaskan, penyeragaman harga minya goreng bukan keputusan yang tepat. Sebab, hal ini akan menyamakan masyarakat kurang mampu dengan
yang memiliki kemampuan lebih.
Akibatnya, menurut dia, kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi
akhir-akhir ini tidak bisa dihindari. "Itu membuat gaduh di
masyarakat," katanya, Minggu (20/3).
Padahal, kata dia, masyarakat yang mampu seharusnya diberi pilihan untuk membeli minyak goreng dengan harga yang bervariasi. "Jangan diseragamkan harganya," kata dia.
Oleh karena itu, dia menilai tepat adanya kebebasan pasar dalam
menentukan harga minyak goreng kemasan. "Jangan samakan beban membeli
minyak goreng antara yang kurang mampu dengan yang mampu," ujarnya.
Dia pun menilai tepat adanya penerapan harga eceran tertinggi (HET)
minyak goreng curah. Ini akan melindungi masyarakat kurang mampu dari permainan harga yang tidak sehat.
"Kalau sekarang kan minyak goreng jadi ada, tidak membuat gaduh di
masyarakat. Distribusinya lancar lagi, tersampaikan dengan baik,"
ujarnya.
Lebih lanjut, dia meminta pemerintah memiliki rencana strategis yang
baik terkait penyediaan kebutuhan tersebut. "Karena kalau tak dilakukan, khawatir kelangkaan terulang lagi," katanya. (N-2)
