Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRES Klaten Ajun Komisaris Besar Eko Prasetyo akan menindak tegas
distributor atau siapapun yang menimbun minyak goreng.
"Kami akan tindak tegas penimbun minyak goreng," katanya seusai
melakukan pengecekan di distributor minyak goreng.
Kapolres langsung mendatangi delapan distributor minyak goreng di
Klaten, untuk memantau harga sekaligus ketersediaan komoditas itu.
"Hari ini, Polres Klaten turun ke sejumlah distributor untuk memantau
harga dan ketersediaan minyak goreng HET Rp14.000 per liter," jelasnya.
Kegiatan pengecekan dan pengawasan distribusi minyak goreng ini, menurut Kapolres Eko Prasetyo, sesuai instruksi Kapolri dan Kapolda Jateng.
Dalam pengecekan di sejumlah distributor, antara lain di Toko Untung dan Gajahmas, harga minyak goreng sudah sesuai HET Rp14.000 per liter.
Selain harga sesuai HET, ketersediaan minyak goreng di sejumlah
distributor juga cukup banyak. Masyarakat tidak perlu khawatir.
Menyoal harga minyak goreng di pasar yang masih tinggi, Kapolres Eko
Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya kini sedang melakukan pendalaman.
"Polres Klaten berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UKM dan Pedagangan
akan turun bareng untuk operasi pasar minyak goreng," tandasnya. (N-2)
Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan pemahaman mendalam aparat penegak hukum terhadap semangat KUHP dan KUHAP cegah kriminalisasi seperti kasus Bibi Kelinci Nabilah O'brien
Selain pengaturan di lapangan, Kapolresta Pati juga menekankan pentingnya penyampaian informasi kondisi lalu lintas kepada masyarakat secara cepat melalui kanal resmi.
Komisaris Besar Polisi Sumarni, yang merupakan istri dari Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu, kini resmi menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi.
KEPOLISIAN Republik Indonesia menarik lima penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengisi jabatan Kapolres di sejumlah wilayah. Lembaga Antirasuah mengapresiasi promosi itu.
Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dilakukan Kementerian Pendidikan dan agama saja, tetapi melibatkan semua pihak supaya mencapai Indonesia emas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved